Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, baru-baru ini menginstruksikan kepolisian untuk menyita pengeras suara dari masjid-masjid yang dianggap menimbulkan kebisingan. Langkah ini juga disertai dengan pemberian denda kepada masjid-masjid tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang telah lama diusung oleh anggota parlemen dan aktivis sayap kanan untuk membatasi volume pengeras suara masjid. Keluhan mengenai kebisingan, terutama suara azan yang terdengar di malam hari, sering disampaikan oleh warga Yahudi di Yerusalem Timur dan wilayah lainnya di Israel.
Dalam surat yang dipublikasikan pada Sabtu (30/11/2024) malam, Ben-Gvir menegaskan bahwa hukum memberikan wewenang untuk menyita sistem audio di masjid sebagai langkah pencegahan.
“Begitu kita menggunakan alat ini, efeknya akan terasa di kalangan komunitas muslim… Pada akhirnya, kita perlu melihat hasilnya di lapangan,” tulisnya.
Selain itu, Ben-Gvir berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk meningkatkan denda bagi masjid yang dianggap mengganggu ketertiban.
Langkah ini menuai reaksi keras dari para wali kota kota-kota Arab di Israel. Mereka menyatakan kepada Channel 12 bahwa kebijakan ini merupakan “provokasi baru dari Ben-Gvir” yang dapat memicu kekacauan dan kerusuhan di kalangan komunitas Arab dan muslim. Organisasi Abraham Initiatives, yang berfokus pada kesetaraan dan kerja sama antara Yahudi dan Arab Israel, menilai kebijakan ini sebagai upaya Ben-Gvir untuk mempolitisasi kepolisian.
Kritik terhadap kebijakan ini juga datang dari Ketua Partai Islam Arab Ra’am, Mansour Abbas, yang mendesak pemerintah untuk mencegah tindakan Ben-Gvir yang dianggapnya sebagai provokasi perang agama. Ahmad Tibi, anggota Knesset dari Hadash-Ta’al, menuduh Ben-Gvir memanfaatkan situasi di Jalur Gaza untuk memicu kekerasan lebih lanjut terhadap publik Arab. Tibi juga menegaskan bahwa Perdana Menteri Netanyahu harus bertanggung jawab atas ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.
Menanggapi kritik tersebut, Ben-Gvir menyatakan kepada Channel 12 bahwa ia bangga melanjutkan kebijakan untuk menghentikan kebisingan yang dianggap mengganggu. Menurutnya, banyak negara Barat dan beberapa negara Arab telah memiliki undang-undang yang membatasi kebisingan, sementara di Israel hal ini diabaikan.
“Salat adalah hak dasar, namun tidak bisa mengorbankan kualitas hidup warga yang terganggu oleh kebisingan yang tak tertahankan,” tegasnya.
Ini bukan pertama kalinya Ben-Gvir menargetkan azan. Pada tahun 2013, sebelum menjabat sebagai menteri, ia bersama aktivis sayap kanan lainnya melakukan aksi di Tel Aviv dengan menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan azan, sebagai bentuk protes terhadap kebisingan yang dianggap mengganggu. Rancangan Undang-Undang Knesset yang dikenal dengan Undang-Undang Muezzin, yang bertujuan membatasi penggunaan pengeras suara untuk tujuan agama, sempat melewati tahap pertama pada Maret 2017, namun tidak dilanjutkan.
Kebijakan penyitaan pengeras suara masjid oleh Ben-Gvir menimbulkan kontroversi dan memicu ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Israel. Sementara beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, banyak yang mengkritiknya sebagai tindakan diskriminatif dan provokatif. Perdebatan mengenai kebijakan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara komunitas Yahudi dan Arab di Israel, serta tantangan dalam mencapai kesetaraan dan kerja sama di tengah perbedaan yang ada.
