Menteri Pembangunan Internasional Inggris, Anneliese Dodds, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Jumat, sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri yang diinstruksikan oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara, namun menimbulkan kontroversi dan kritik tajam dari berbagai pihak.
Dalam surat pengunduran dirinya yang diunggah di platform X, Dodds menyatakan bahwa pemangkasan ini akan berdampak serius, menghilangkan akses makanan dan perawatan kesehatan bagi mereka yang sangat membutuhkan. “Pada akhirnya, pemangkasan ini akan menghilangkan makanan dan perawatan kesehatan dari orang-orang yang putus asa,” tulis Dodds.
Keir Starmer, dalam pernyataannya pada hari Selasa, berkomitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Inggris menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Namun, untuk mencapai target ini, ia memutuskan untuk memangkas anggaran pembangunan luar negeri dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen dari pendapatan nasional bruto.
Dodds mengungkapkan bahwa meskipun ia setuju dengan perlunya peningkatan pengeluaran pertahanan, ia berharap ada diskusi kolektif untuk mencari solusi pendanaan yang lebih baik.
“Sebaliknya, keputusan taktis diambil agar ODA menyerap seluruh beban,” ujarnya, merujuk pada bantuan pembangunan luar negeri.
Dalam balasan suratnya, Starmer mengakui bahwa pemangkasan dana bantuan adalah “keputusan yang sulit dan menyakitkan”. Namun, ia menegaskan bahwa melindungi keamanan nasional harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Melindungi keamanan nasional kita harus selalu menjadi tugas utama pemerintah mana pun,” imbuhnya.
Dodds juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa pemangkasan ini akan mengancam program bantuan untuk rakyat Gaza, Ukraina, dan Sudan, serta inisiatif perubahan iklim dan vaksinasi.
“Tidak mungkin mempertahankan prioritas ini mengingat besarnya pemangkasan,” Dodds memperingatkan.
Ia menambahkan bahwa pemangkasan ini kemungkinan besar akan menyebabkan Inggris menarik diri dari banyak negara di Afrika, Karibia, dan Balkan Barat. Starmer berusaha meredakan kekhawatiran ini dengan menegaskan bahwa pemerintahnya akan terus melindungi program-program penting, termasuk di zona konflik terburuk di dunia.
Dodds menjadi menteri keempat yang meninggalkan kabinet Starmer sejak partai Buruhnya memenangkan pemilihan tahun lalu, mengakhiri 14 tahun kekuasaan Konservatif. Sebelumnya, menteri kesehatan junior, Andrew Gwynne, dipecat karena pernyataan kontroversial, dan menteri antikorupsi Tulip Siddiq serta menteri transportasi Louise Haigh juga mengundurkan diri karena berbagai alasan.
Pengunduran diri Anneliese Dodds menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan Starmer dalam menyeimbangkan kebijakan pertahanan dan bantuan internasional. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas internal kabinet, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Inggris terhadap bantuan kemanusiaan global. Dengan situasi yang terus berkembang, langkah selanjutnya dari pemerintah Inggris akan diawasi dengan ketat oleh komunitas internasional.
