Korea Selatan baru-baru ini menjadi sorotan dunia setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember. Langkah ini diambil dengan dalih adanya ancaman dari kekuatan anti-negara yang diduga ingin memberontak, yang menurut Yoon, adalah oposisi yang menguasai Majelis Nasional.
Pengumuman darurat militer ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk seruan untuk memakzulkan presiden. Hanya enam jam setelah deklarasi tersebut, Yoon mengumumkan pencabutan status darurat militer, menunjukkan betapa kontroversial dan mendesaknya situasi ini.
Pada pukul 22.00 waktu setempat, Yoon menyampaikan pengumuman darurat militer melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, ia menuduh Majelis Nasional sebagai sarang penjahat dan kekuatan anti-negara. Yoon juga menuduh para legislator berusaha melemahkan sistem peradilan dan administrasi, serta merusak tatanan demokrasi.
Status darurat ini mulai berlaku satu jam kemudian, pada pukul 23.00. Dalam kondisi darurat ini, kegiatan politik dan media dibatasi, dan para dokter yang mogok diminta untuk kembali bekerja. Pelanggaran terhadap darurat militer dapat berujung pada penangkapan tanpa surat perintah, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Menanggapi situasi ini, Partai Demokrat yang merupakan oposisi dan menguasai Majelis Nasional segera menyerukan pertemuan untuk membahas pencabutan darurat militer. Pemimpin partai berkuasa, Han Dong-hoon, turut mendukung seruan ini. Anggota parlemen lainnya juga berdatangan, meskipun dihadang oleh pasukan keamanan yang berjaga di luar gedung.
Dalam beberapa jam, jumlah anggota parlemen yang hadir mencapai 150 orang, cukup untuk memenuhi kuorum. Menjelang pukul 01.00, pasukan militer mencoba memasuki gedung, namun dihalangi oleh anggota parlemen. Sidang pleno kemudian digelar, dan usulan pencabutan status darurat militer disetujui dengan suara bulat oleh 190 anggota.
Ketua DPR menyatakan bahwa status darurat militer yang ditetapkan Yoon tidak sah. Setelah keputusan ini, pasukan militer meninggalkan gedung Majelis Nasional. Pada pukul 04.26, Yoon secara resmi mencabut deklarasi darurat militer, sebagaimana dilaporkan oleh Korea Herald.
Sementara itu, di luar gedung Majelis Nasional, warga berkumpul untuk memprotes keputusan darurat militer. Mereka marah dan bingung dengan langkah yang diambil oleh Yoon. Salah satu demonstran menyatakan bahwa tuduhan Yoon tentang komunisme hanyalah dogma belaka yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Massa kemudian menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon dan meminta parlemen untuk melindungi demokrasi. “Makzulkan Presiden Yoon,” teriak beberapa orang dalam kerumunan, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Peristiwa ini menandai salah satu krisis politik paling dramatis di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah Presiden Yoon untuk menerapkan dan kemudian mencabut status darurat militer menunjukkan ketegangan politik yang mendalam di negara tersebut. Dengan seruan pemakzulan yang semakin kuat, masa depan politik Yoon dan stabilitas politik Korea Selatan masih menjadi tanda tanya besar.
