Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengungkapkan strategi untuk melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi hijau di Indonesia. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun kemandirian energi. “Ini adalah arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus membangun suatu kemandirian energi, swasembada dari suatu energi,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Darmawan, yang akrab disapa Darmo, menegaskan bahwa PLN akan beralih dari pengembangan berbasis fosil ke pengembangan berbasis energi terbarukan. Tantangan pendanaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) semakin sulit di tingkat global, dan hal ini juga dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
PLN berkomitmen untuk menyediakan energi bersih dan terjangkau di masa depan. “Untuk itu, kami tentu saja kami menyediakan energi bersih yang terjangkau ke depannya. Ini penting, juga penting beralih dari energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik,” tegas Darmo. Kemandirian energi ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Selain itu, PLN juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Darmo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan. PLN saat ini sedang melakukan pembahasan intensif dengan Kementerian ESDM untuk menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033.
Dalam kerangka kerja sama dengan Kementerian ESDM, PLN melakukan pemodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Hingga tahun 2040, direncanakan penambahan pembangkit sebesar 75 persen berbasis energi terbarukan, 5 gigawatt (GW) berbasis energi baru seperti nuklir, dan 20 persen berbasis gas, dengan total kapasitas yang dibangun mencapai sekitar 100 GW.
Saat ini, PLN sedang menyusun RUPTL dengan total kapasitas 68 GW antara tahun 2024 hingga 2033, di mana 46 GW di antaranya berbasis energi terbarukan. Ini berarti 67 persen penambahan pembangkit dalam 10 tahun mendatang akan berbasis energi terbarukan (EBT).
Darmo menyatakan bahwa hingga tahun 2040, 80 persen penambahan pembangkit akan berasal dari EBT, yang mencakup 75 persen energi terbarukan dan 5 persen energi baru, termasuk nuklir. Dengan langkah-langkah ini, PLN berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi hijau di Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
