Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memerangi praktik penyelundupan, baik yang masuk maupun keluar negeri. Pernyataan ini disampaikan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian/lembaga negara serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ia mengimbau seluruh pelaku ekonomi untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
“Kita harus memerangi penyelundupan,” tegas Prabowo,
menyoroti dampak destruktif dari penyelundupan terhadap kehidupan puluhan ribu rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa penyelundupan telah merugikan kekayaan Indonesia dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi.
“Kita harus memerangi penyelundupan, ke dalam dan ke luar, kekayaan kita tak boleh diselundupkan keluar Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam pengelolaan kekayaan Indonesia, dengan menegaskan bahwa semua komoditas harus diolah di dalam negeri tanpa ada tawar-menawar.
Selain fokus pada pemberantasan penyelundupan, Prabowo juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah untuk pendidikan, berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan India yang lebih memprioritaskan pertahanan.
“Pendidikan adalah prioritas,” tegasnya.
Dengan pernyataan tegas ini, Presiden Prabowo Subianto berharap dapat menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyelundupan. Langkah ini diharapkan dapat melindungi kekayaan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
