Abu Mohammed Al Julani, sosok di balik kelompok milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS), menjadi pusat perhatian dunia setelah berhasil memimpin pemberontakan yang menggulingkan rezim Presiden Suriah, Bashar Al Assad, pada Minggu (8/12). HTS telah menjelma menjadi oposisi bersenjata paling tangguh di Suriah, menentang kekuasaan Al Assad sejak perang saudara berkobar pada 2011.
Kelompok ini memainkan peran sentral dalam kebangkitan faksi-faksi di Suriah, hingga akhirnya berhasil menggulingkan Presiden Al Assad yang telah berkuasa sejak tahun 2000.
Al Julani, yang lahir dengan nama Ahmed Hussein Al Sharaa pada 1982 di Riyadh, Arab Saudi, adalah putra seorang insinyur perminyakan. Keluarganya kembali ke Suriah pada 1989 dan menetap di Damaskus. Kehidupan Al Julani di Damaskus sebelum pindah ke Irak pada 2003 tidak banyak diketahui.
Di Irak, Al Julani bergabung dengan Al Qaeda sebagai bagian dari perlawanan terhadap invasi Amerika Serikat. Pada 2006, ia ditangkap oleh pasukan AS dan ditahan selama lima tahun. Setelah dibebaskan pada 2011, Al Julani mendirikan Front Al Nusra, yang kemudian menjadi cikal bakal HTS. Kelompok ini awalnya didirikan di Suriah dengan dukungan Negara Islam Irak, namun kemudian memisahkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada Al Qaeda.
Dalam wawancara televisi pertamanya pada 2014 dengan Al Jazeera, Al Julani menyatakan bahwa Suriah harus diperintah berdasarkan interpretasi kelompoknya tentang “hukum Islam”, dan minoritas seperti Kristen dan Alawi tidak akan diakomodasi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Al Julani mulai menjauhkan diri dari proyek Al Qaeda untuk membangun “kekhalifahan global”. Ia lebih memilih untuk fokus membangun kelompoknya di dalam perbatasan Suriah.
Pada 2016, Al Julani memutuskan hubungan dengan Al Qaeda karena merasa afiliasi tersebut tidak mendukung upayanya untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal Suriah. Sejak itu, ia membawa kelompoknya bergabung dengan faksi lain di Suriah dan mengubah nama kelompok menjadi Hayat Tahrir Al Sham pada 2017.
Al Julani dan HTS berusaha mendapatkan legitimasi internasional dengan menghindari ambisi jihad global dan berfokus pada pemerintahan terorganisasi di Suriah. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka membangun pemerintahan di wilayah yang mereka kuasai, memungut pajak, menyediakan layanan publik terbatas, dan bahkan menerbitkan kartu identitas bagi penduduk.
Namun, pemerintahan HTS dikritik karena menggunakan taktik otoriter dan menindak tegas perbedaan pendapat. Menanggapi kritik ini, HTS memulai reformasi dengan membubarkan atau mengganti nama pasukan keamanan kontroversial yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mendirikan “Departemen Pengaduan” untuk memungkinkan warga mengajukan aduan.
HTS dan sayap sipilnya, Pemerintah Keselamatan Suriah (SG), berusaha keras menampilkan citra modern dan moderat untuk memenangkan hati masyarakat dan komunitas internasional. Mereka mengusung persatuan di bawah kepemimpinan tunggal sambil mempertahankan identitas Islamis guna memuaskan kelompok garis keras di wilayah yang dikuasai pemberontak dan jajaran HTS.
Dengan langkah-langkah ini, Al Julani dan HTS berupaya mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di Suriah, sekaligus mencari pengakuan dan dukungan dari komunitas internasional. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara tuntutan kelompok garis keras dan kebutuhan untuk mendapatkan legitimasi global.
