Partai penguasa di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP), mengumumkan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan mengundurkan diri setelah insiden darurat militer yang memicu kontroversi. Ketua PPP, Han Dong Hoong, menyampaikan pernyataan ini setelah Yoon meminta maaf kepada publik dan menyerahkan urusan negara kepada partai.
Han menegaskan bahwa pernyataan Yoon merupakan “janji untuk mengundurkan diri.” Dalam upaya mengurangi kebingungan, Han menyatakan bahwa partai akan mengupayakan pengunduran diri Yoon secara tertib. “Hingga pengunduran diri tiba, presiden secara efektif akan dibebastugaskan,” tambahnya pada Sabtu (7/12), seperti dikutip dari Korea Times.
Meskipun Han tidak merinci lebih lanjut mengenai maksud dari pengunduran diri secara efektif, ia menjelaskan bahwa partai akan berkonsultasi dengan perdana menteri untuk memastikan administrasi urusan negara berjalan tanpa gangguan. Selain itu, PPP juga berencana untuk membahas masalah ini dengan partai oposisi Demokratik.
Sebelumnya, Yoon telah meminta maaf setelah memberlakukan darurat militer yang hanya berlangsung selama enam jam pada pekan lalu. Dalam pidatonya, Yoon menyerahkan urusan negara kepada partai, menegaskan bahwa
“Partai dan pemerintah akan mengambil tanggung jawab bersama untuk mengelola urusan negara ke depannya.”
Penetapan darurat militer oleh Yoon memicu upaya pemakzulan dari partai oposisi yang mayoritas di parlemen. Mereka mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon, namun PPP, yang memiliki suara terbanyak kedua, memilih untuk walk out. Untuk meloloskan pemakzulan, oposisi membutuhkan dua pertiga atau 200 suara parlemen, namun hasil voting menunjukkan hanya 192 suara yang mendukung usulan tersebut.
Saat ini, Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara karena menetapkan status darurat militer yang kemudian dicabutnya setelah mendapat penolakan dari parlemen.
Pengunduran diri Yoon Suk Yeol menandai babak baru dalam politik Korea Selatan. Proses transisi kepemimpinan ini akan menjadi perhatian utama, terutama dalam memastikan stabilitas administrasi dan hubungan antara partai berkuasa dan oposisi. Konsultasi politik yang dilakukan oleh PPP dengan perdana menteri dan partai oposisi diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik dan memastikan kelancaran pemerintahan.
Ke depan, tantangan bagi Korea Selatan adalah menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah perubahan kepemimpinan. Partai Kekuatan Rakyat dan partai oposisi Demokratik perlu bekerja sama untuk memastikan transisi yang mulus dan menghindari krisis politik yang lebih dalam. Pengunduran diri Yoon juga membuka peluang bagi pemimpin baru untuk membawa perubahan dan memperkuat demokrasi di Korea Selatan.
