Partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), kini tengah menggodok kemungkinan pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol. Diskusi ini mencuat setelah drama politik yang dipicu oleh pemberlakuan darurat militer yang kontroversial. Ketua satgas yang menangani isu ini, Lee Yang Soo, mengungkapkan bahwa timnya mengusulkan agar Yoon mundur pada Februari atau Maret 2025.
Tim yang dibentuk oleh PPP pada 9 Desember juga mengusulkan agar pemilu diadakan pada April, dua bulan setelah pengunduran diri Yoon. Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah presiden mengundurkan diri.
“Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” ujar Lee kepada media pada Selasa (10/12), seperti dilaporkan oleh Reuters.
Menurut jadwal, Yoon Suk Yeol seharusnya menjabat hingga 2027. Namun, situasi politik di Korea Selatan menjadi tidak stabil setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Keputusan ini mendapat penolakan keras dari parlemen dan masyarakat. Para legislator mengadakan pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan akhirnya sepakat untuk menolaknya. Tak lama kemudian, Yoon mencabut status darurat militer, tetapi kemarahan publik tidak mereda.
Masyarakat menuntut agar Yoon segera mundur dari jabatannya, menuduhnya sebagai penyebab kekacauan politik. Di sisi lain, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Namun, saat pemungutan suara, PPP memilih untuk walk out, sehingga suara tidak mencapai ambang batas yang diperlukan. Akibatnya, upaya pemakzulan terhadap Yoon gagal.
Selain tekanan politik, Yoon juga menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tuduhan ini muncul karena dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara akibat pemberlakuan darurat militer yang kontroversial.
Situasi politik di Korea Selatan saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Pembahasan mengenai pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol oleh People Power Party menunjukkan adanya tekanan besar dari berbagai pihak. Dengan adanya ancaman hukum dan tuntutan publik, masa depan politik Yoon dan stabilitas politik Korea Selatan masih menjadi tanda tanya besar. Semua pihak diharapkan dapat menemukan solusi yang damai dan konstitusional untuk mengatasi krisis ini.
