Baru-baru ini, Otoritas Palestina (PA) mengerahkan pasukan keamanan ke wilayah Jenin di Tepi Barat, yang berada di bawah pendudukan Israel, untuk menghadapi milisi yang beroperasi di sana. Langkah ini diambil pada akhir pekan lalu sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. PA juga mengerahkan kendaraan lapis baja dan terlibat dalam bentrokan dengan kelompok bersenjata Brigade Jenin, yang diketahui berafiliasi dengan Jihad Islam di Jalur Gaza. Beberapa media menggambarkan bentrokan ini sebagai perang saudara.
Brigadir Jenderal Anwar Rajab, juru bicara pasukan keamanan PA, menyatakan bahwa pengerahan ini bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan dan kekacauan.
“Pengerahan ini mengakhiri pemberontakan dan kekacauan,” ujarnya, seperti dikutip dari New York Times pada Sabtu (14/12).
Perdana Menteri Palestina, Muhammad Mustafa, juga menegaskan pentingnya mengirim pasukan keamanan untuk menegakkan ketertiban di wilayah tersebut. PA, yang dikuasai oleh Partai Fatah, mengendalikan pemerintahan di Tepi Barat.
“Kita tak akan membiarkan negara kita hancur dan berdiam diri,” tegas Mustafa.
Dalam operasi yang dilakukan pekan lalu, pasukan PA berhasil membunuh pemimpin Brigade Jenin, Yazeed Jayasa. Tindakan ini memicu reaksi dari Jihad Islam, yang menyatakan bahwa penargetan kelompok perlawanan di Jenin sepenuhnya sejalan dengan agresi dan kriminalitas pendudukan Israel, seperti dikutip dari Middle East Eye.
Ketegangan di Tepi Barat semakin meningkat setelah Israel melancarkan agresi ke Jalur Gaza pada Oktober 2023. Sejak saat itu, pasukan Zionis telah menghancurkan berbagai sudut di Gaza dan memperluas pendudukan di Tepi Barat. Perlawanan dari kelompok milisi di Tepi Barat juga semakin intensif, dengan beberapa di antaranya berafiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam, sementara yang lain bergabung dengan kelompok yang menentang Israel dan PA.
Kendali Otoritas Palestina di Tepi Barat semakin terkikis, dengan sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap PA yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas. PA dianggap korup dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pengerahan pasukan PA mendapat penolakan dari warga Tepi Barat, yang turun ke jalan dan menuntut agar pasukan Otoritas Palestina meninggalkan wilayah tersebut.
“Persatuan, persatuan, persatuan nasional,” teriak mereka, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Dalam upaya meredakan ketegangan, dua sumber mengungkapkan bahwa pejabat Amerika Serikat mendesak Otoritas Palestina untuk meningkatkan operasi penegakan hukum dan ketertiban di Tepi Barat, seperti dikutip dari NY Times. Pejabat AS juga meminta Israel untuk mengendalikan serangan terhadap kelompok perlawanan di Jenin, guna memberikan waktu bagi penegak hukum PA untuk bekerja. Sebagian pasukan keamanan resmi Palestina diketahui mendapat anggaran dan pelatihan dari Amerika Serikat.
Dengan situasi yang semakin memanas, masa depan Tepi Barat dan peran Otoritas Palestina dalam mengelola wilayah tersebut menjadi perhatian utama di tengah ketidakstabilan politik dan sosial yang terus berlanjut.
