Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi, melontarkan kritik tajam terhadap nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh terdakwa Harvey Moeis dalam persidangan yang digelar pada Rabu (18/12). Menurut JPU, pleidoi tersebut sangat kekurangan substansi dan lebih banyak menonjolkan sensasi serta ilusi yang diciptakan oleh Harvey.
JPU menyoroti bahwa selama persidangan, Harvey tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atas keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah.
“Terdakwa justru selalu memposisikan dirinya sebagai korban dari tindak pidana korupsi yang terjadi,” ujar JPU dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/12).
Lebih lanjut, JPU mengungkapkan bahwa Harvey kerap mengklaim dirinya sebagai pahlawan kemanusiaan dengan menyebutkan berbagai sumbangan yang telah diberikan, seperti Rp15 miliar untuk pembangunan ruang ICU di rumah sakit pemerintah. Namun, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti penyerahan atau penerimaan uang. Selain itu, Harvey juga mengaku membantu biaya kelahiran seorang anak dan memberikan sumbangan peralatan COVID-19, yang semuanya tidak memiliki bukti pendukung.
JPU menegaskan bahwa klaim-klaim Harvey hanya didukung oleh saksi a de charge (saksi meringankan) yang kredibilitasnya diragukan.
“Klaim sepihak terdakwa tersebut bukan saja tidak dapat diyakini kebenarannya, namun terkesan sangat mengada-ngada,” tegas JPU.
Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015-2022, Harvey Moeis, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin, dituntut hukuman penjara selama 12 tahun. Selain itu, suami selebritas Sandra Dewi ini juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar, dengan ancaman pidana kurungan selama satu tahun jika denda tidak dibayar.
Harvey juga menghadapi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar, dengan subsider pidana penjara selama enam tahun. Ia dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam kasus ini, Harvey didakwa menerima uang sebesar Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim, dan melakukan TPPU dengan membeli berbagai barang mewah. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta dampak buruk korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat luas.
Kasus Harvey Moeis menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. Dengan tuntutan hukuman yang berat, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong upaya pencegahan korupsi di masa mendatang. Partisipasi aktif masyarakat dan penegak hukum dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan.
