Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, yang lebih akrab disapa Jokowi, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permohonan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai kepala negara. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada hari Senin, sebagai tanggapan terhadap isu yang beredar mengenai perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.
“Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” tegas Jokowi. Pernyataan ini menegaskan sikapnya yang konsisten terhadap isu tersebut.
Jokowi juga meminta agar isu ini ditanyakan langsung kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebagai informasi, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP selama menjabat sebagai presiden.
“Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, enggak pernah ada,” ucapnya.
Jokowi menekankan pentingnya untuk tidak menyebarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya.
“Jangan mem-framing jahat seperti itu, enggak baik,” tegasnya, mengingatkan agar tidak ada pihak yang memutarbalikkan fakta.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto memberikan pernyataan melalui media sosial pribadinya. Dalam pernyataan tersebut, ia menyinggung soal pihak yang pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode kepada Megawati. Hal ini menambah kompleksitas isu yang tengah berkembang di publik.
Pernyataan tegas Jokowi mengenai isu perpanjangan jabatan presiden menunjukkan komitmennya terhadap konstitusi dan batasan masa jabatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan pernyataannya mengenai perpanjangan jabatan menambah dinamika politik di Indonesia. Kejelasan dan transparansi dalam isu ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan proses demokrasi di tanah air.
