Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi internal terkait pergantian Sekretaris Jenderal partai, meskipun Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Belum ada [pembahasan],” ujar Said di kompleks parlemen, Selasa (8/1).
Said menjelaskan bahwa keputusan mengenai pergantian atau penunjukan Sekjen, termasuk kemungkinan Hasto mengundurkan diri, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD/ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati,” jelasnya.
Said juga menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto masih aktif berkegiatan di kantor partai. Ia memastikan bahwa Hasto tidak akan pergi ke mana-mana.
“Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” katanya.
Hasto Kristiyanto, bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh KPK pada Desember tahun lalu. Selain itu, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Ia diduga membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menyasar Harun Masiku.
Hasto telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun ia meminta penjadwalan ulang. Hasto menginginkan pemeriksaan dilakukan setelah perayaan HUT PDIP pada 10 Januari mendatang.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari luar, PDIP tetap berpegang pada prosedur internal dan menghormati wewenang Ketua Umum dalam mengambil keputusan penting. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama dan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.
