Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 tidak mencapai 75 persen. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang diadakan pada bulan Februari tahun yang sama. Pada dua agenda tersebut, partisipasi pemilih mencapai rata-rata 81 persen.
Dalam rapat kerja di Komisi II DPR pada Senin (3/2), Afifuddin menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada Pilpres mencapai 81,48 persen, Pileg DPR 81,14 persen, dan Pileg DPD 81,50 persen.
“Jika kita mengacu pada hasil Pilpres, partisipasi Pilpres dan Pileg DPR DPD rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua,” ujar Afif.
Afif merinci bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur mencapai 71,39 persen di 37 provinsi. Sementara itu, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, partisipasi mencapai 74,41 persen di 415 kabupaten. Sedangkan, partisipasi pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota hanya mencapai 67,74 persen di 93 kota.
Rata-rata partisipasi pemilih di Pilkada 2024 juga lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada terakhir pada 2020. Pada Pilkada 2020, KPU mencatat rata-rata partisipasi sebesar 76,09 persen, meskipun saat itu Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Pada 2020, Pilkada dilaksanakan di 270 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Penurunan partisipasi pemilih ini menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia. KPU dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu merupakan indikator penting dari kesehatan demokrasi, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat harus terus dilakukan.
Partisipasi pemilih yang menurun dalam Pilkada 2024 menunjukkan perlunya perhatian lebih dari semua pihak terkait. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu mendatang. Demokrasi yang kuat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dan ini harus menjadi fokus utama dalam setiap agenda pemilu di Indonesia.
