Nasir Djamil, anggota Badan Anggaran DPR RI, mengungkapkan bahwa DPR tidak termasuk dalam target efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Pagu anggaran DPR untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6,6 triliun, menimbulkan pertanyaan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran.
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disetujui pada September 2024. Setelah presiden dan wakil presiden terpilih menjalankan tugas selama lima bulan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan pada 22 Januari. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi Presiden tersebut memuat kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran. Namun, dari 16 kementerian/lembaga yang tidak mengalami pemangkasan anggaran, DPR menjadi salah satunya. Nasir Djamil menyampaikan hal ini dalam sebuah acara politik pada Senin malam. Ia menegaskan bahwa DPR telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran mereka tidak dipotong, dengan alasan bahwa kegiatan DPR difokuskan pada daerah pemilihan masing-masing anggota.
Nasir Djamil menambahkan bahwa anggaran DPR yang sebesar Rp6,6 triliun relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBN yang mencapai Rp3 ribu triliun. “Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah. Kebijakan ini berdampak pada banyak kementerian dan lembaga negara yang kini melakukan efisiensi dalam operasionalnya.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan berbagai reaksi dan tantangan. Beberapa kementerian dan lembaga harus menyesuaikan operasional mereka dengan anggaran yang lebih ketat. Namun, pengecualian terhadap DPR menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai prioritas penghematan anggaran.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara demi kesejahteraan rakyat. Meskipun DPR tidak termasuk dalam sasaran pemangkasan anggaran, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
