Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan urgensi penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit di Indonesia pada bulan Juni tahun ini. Dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (11/2), Budi mengungkapkan harapannya agar semua rumah sakit dapat melaksanakan program ini sesuai jadwal.
Dari total 3.228 rumah sakit yang tersebar di Indonesia, sebanyak 3.113 rumah sakit, baik milik swasta maupun pemerintah, diwajibkan untuk mengimplementasikan KRIS. Sementara itu, 115 rumah sakit lainnya tidak termasuk dalam daftar kewajiban ini.
“Ada 115 rumah sakit yang tidak masuk kewajiban KRIS. Dari 3.113, ini setengah-setengah, swasta sedikit lebih banyak, dan rumah sakit pemerintah,” jelas Budi.
Penerapan KRIS bertujuan untuk menjamin adanya standar minimal layanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan regulasi yang ada, terdapat 12 standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, termasuk ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, dan kamar mandi dengan akses disabilitas.
“Kami sudah meminta seluruh provinsi, dinas kesehatan untuk melakukan validasi, dan hampir semuanya di atas 50 persen telah melakukan validasi,” tambahnya.
Dari hasil validasi terhadap 2.766 rumah sakit, ditemukan bahwa 600 rumah sakit telah memenuhi seluruh kriteria implementasi KRIS. Sementara itu, 1.217 rumah sakit baru memenuhi sebagian kriteria, dan 949 rumah sakit belum mengimplementasikan KRIS sama sekali. “Yang paling kurang itu apa? Paling kurang adalah kamar mandi dapat dilalui kursi roda, jadi ternyata banyak RS bikin pintu kamar mandi kecil sekali,” ungkap Budi.
Pada Rabu (5/2), Budi juga mengungkapkan bahwa tarif iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan mengalami penyesuaian mulai tahun 2026. Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak terkait dengan pemberlakuan KRIS, melainkan karena kenaikan biaya layanan kesehatan di Indonesia.
“Karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat, jantung, stroke itu naik,” jelas Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Implementasi KRIS di rumah sakit Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan standar layanan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam memenuhi semua kriteria, pemerintah terus mendorong validasi dan penyesuaian di rumah sakit yang belum sepenuhnya siap. Dengan adanya penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan di masa depan, diharapkan layanan kesehatan di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
