Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, memberikan pandangannya terkait insiden penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berujung pada kericuhan di Wamena, Papua Pegunungan. Aksi tersebut bahkan memicu penggunaan gas air mata oleh aparat pada Senin (17/2). Hasan menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa, namun ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak berujung pada kekerasan.
“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Hasan menanggapi pertanyaan mengenai demo pelajar dan mahasiswa yang menolak program MBG di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia menekankan bahwa jika ada pihak yang menolak makan bergizi gratis, mereka dapat memilih untuk tidak menerimanya. Namun, penolakan tersebut tidak boleh menghalangi hak orang lain yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang ‘kami enggak usah dikasih’, enggak apa-apa,” tambah Hasan.
Sebelumnya, aksi demo yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, berakhir dengan kericuhan. Wakapolres Jayawijaya, Kompol I Wayan Laba, mengonfirmasi adanya penolakan dari pelajar dan perwakilan mahasiswa terhadap program MBG. Kericuhan terjadi ketika polisi berusaha memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam upaya mengendalikan situasi, polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Hal ini dilakukan setelah terjadi perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu dan ketapel. Insiden ini menambah ketegangan di lapangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan yang digunakan oleh aparat dalam menangani aksi unjuk rasa.
Aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis di Wamena menyoroti ketegangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dan upaya menjaga ketertiban umum. Respons dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan pentingnya menjaga aksi unjuk rasa tetap damai dan tidak menghalangi hak orang lain. Sementara itu, insiden kericuhan dan penggunaan gas air mata oleh aparat menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dalam menangani demonstrasi agar tidak menimbulkan eskalasi konflik.
