Pemerintah Indonesia membuka cakrawala baru dengan mempertimbangkan pemberian amnesti kepada narapidana dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR pada Selasa (17/2). Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan usulan dari DPR mengenai pemberian amnesti tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Supratman menjelaskan bahwa jika ada tujuh anggota KKB yang bersenjata dan memenuhi syarat untuk diusulkan, maka pihaknya akan mengajukan usulan tersebut kepada Presiden. Politikus Partai Gerindra ini menilai bahwa pemberian amnesti bukanlah hal yang mustahil, terutama jika ada pernyataan dari para narapidana yang menunjukkan komitmen setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jika ada surat pernyataan dan keinginan untuk melakukan integrasi serta kesetiaan kepada republik, saya rasa amnesti ini bukanlah hal baru yang kita lakukan,” ujar Supratman.
Menurut Supratman, pemberian amnesti kepada kelompok separatis bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah juga pernah memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh. “Di Aceh, semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa tidak ada masalah karena ini adalah upaya kita dalam membangun dialog dan sebagai sebuah bangsa yang satu kesatuan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar, mengusulkan amnesti kepada tujuh narapidana KKB. Jumlah ini merupakan sisa dari lima narapidana lainnya yang telah menjalani asesmen amnesti. Tonny menyatakan bahwa para narapidana yang saat ini ditahan di Lapas Makassar telah membuat surat pernyataan dan siap setia kepada NKRI. Hal ini, menurutnya, dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan amnesti kepada mereka.
Tonny Tesar menekankan bahwa sesuai dengan program Nawacita Presiden, rekonsiliasi adalah langkah penting. “Untuk KKB ini, jika kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka untuk deklarasi, mereka akan kembali,” ujarnya.
Pemberian amnesti kepada narapidana KKB Papua merupakan langkah yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan integrasi nasional. Dengan adanya komitmen dari para narapidana untuk setia kepada NKRI, diharapkan langkah ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah dan DPR terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dan membangun dialog yang konstruktif demi masa depan yang lebih damai.
