Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus Politikus PDIP, mengungkapkan alasan di balik penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dalam pernyataannya di Magelang pada Sabtu (22/2), Masinton menegaskan bahwa penundaan ini terkait dengan isu ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif dapat terwujud di Indonesia.
Meskipun Masinton tidak menjelaskan secara rinci bentuk ketidakadilan yang dimaksud, ia menekankan bahwa keadilan harus bersifat universal dan berlaku untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Hasto Kristiyanto dan tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah PDIP pada prinsipnya siap mengikuti retreat tersebut. Sebanyak 55 kader yang terdiri dari bupati, wali kota, dan gubernur telah berada di Magelang. Namun, waktu pasti kapan mereka akan bergabung ke Akmil belum ditentukan. Masinton menyebutkan bahwa keputusan ini bergantung pada hasil komunikasi antara DPP PDIP dan pemerintah, yang dijembatani oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
Masinton tidak mempermasalahkan jika para kepala daerah PDIP melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Menurutnya, dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan sudah pernah mereka terima sebelumnya.
“Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu,” ujarnya.
Masinton menambahkan bahwa penundaan ini juga merupakan bagian dari penyesuaian dengan agenda pemerintah. Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader untuk senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat. “Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat,” pungkas Masinton.
Penundaan keberangkatan kader PDIP ke retreat di Akmil Magelang mencerminkan upaya partai untuk menegakkan keadilan substantif di tengah isu ketidakadilan hukum. Dengan dukungan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan koordinasi dengan pemerintah, diharapkan langkah ini dapat memperkuat sinergi antara partai dan pemerintahan pusat dalam mencapai tujuan bersama.
