Pada Senin (24/2), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pemungutan suara krusial terkait resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Dari 193 negara anggota, 93 negara menyatakan dukungan terhadap resolusi tersebut. Namun, 65 negara memilih abstain, sementara 18 negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, menolak resolusi berjudul “Advancing a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine.”
Keputusan Amerika Serikat untuk menolak resolusi ini mengejutkan banyak pihak, termasuk di kalangan Partai Republik. Selama ini, AS dikenal sebagai negara yang menentang keras invasi Rusia, terutama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Senator dari Partai Republik, John Curtis, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini.
Menurut Curtis, penolakan AS terhadap resolusi PBB ini mencerminkan pergeseran cita-cita kebebasan dan demokrasi yang selama ini dipegang teguh oleh Amerika. “Saya sangat terganggu dengan pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kami di sisi yang sama dengan Rusia dan Korea Utara. Mereka bukan kawan kami,” ujar Curtis dalam pernyataannya yang dikutip oleh Anadolu Agency. Ia menambahkan bahwa postur ini merupakan pergeseran dramatis dari cita-cita kebebasan dan demokrasi Amerika.
Meskipun Amerika Serikat menolak resolusi tersebut, Majelis Umum PBB tetap mengadopsinya karena lebih banyak negara yang mendukung. Resolusi ini secara tegas menyerukan agar perang di Ukraina segera dihentikan. Curtis menekankan bahwa meskipun semua pihak menginginkan perang berakhir, hal itu harus dicapai dengan memastikan kedaulatan dan keamanan Ukraina, serta mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengejar ambisi teritorial lebih lanjut.
Sejak menjabat, mantan Presiden Donald Trump melakukan manuver diplomatik yang tidak biasa untuk mengatasi konflik di Ukraina. Trump dikenal ‘merangkul’ Putin dengan mengajaknya berunding secara langsung mengenai Ukraina, bahkan meneleponnya, sebuah langkah yang tidak dilakukan oleh Biden. Delegasi dari AS dan Rusia, yang dipimpin oleh menteri luar negeri masing-masing, telah melakukan pertemuan awal di Arab Saudi pada 18 Februari.
Langkah pemerintahan Trump ini dipandang oleh tokoh-tokoh dari Partai Demokrat dan Republik sebagai upaya presiden untuk berbalik badan dari Ukraina. Sikap ini menimbulkan perdebatan di kalangan politik AS mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani konflik di Ukraina.
Keputusan Amerika Serikat untuk menolak resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia di Ukraina menimbulkan berbagai reaksi dan kritik, terutama dari kalangan Partai Republik. Senator John Curtis menyoroti pergeseran cita-cita kebebasan dan demokrasi Amerika yang tercermin dari keputusan ini. Sementara itu, Majelis Umum PBB tetap mengadopsi resolusi tersebut, menyerukan penghentian segera perang di Ukraina. Dengan situasi yang terus berkembang, dunia menantikan langkah selanjutnya dari Amerika Serikat dan komunitas internasional dalam menangani konflik ini.
