Pada Senin (24/2), Kementerian Dalam Negeri Israel mengumumkan penolakan masuk terhadap Rima Hassan, seorang anggota Parlemen Eropa asal Prancis. Keputusan ini diambil karena Hassan dikenal sering mengkritik kebijakan Israel. Hassan, yang memiliki keturunan Prancis-Palestina, sedang dalam perjalanan sebagai bagian dari Delegasi Parlemen untuk Hubungan dengan Palestina.
Rima Hassan dan anggota Parlemen Eropa lainnya berencana untuk bertemu dengan perwakilan Palestina di Yerusalem dan Ramallah, yang merupakan pusat administrasi Otoritas Palestina. Namun, rencana ini terhambat setelah Israel menolak masuknya Hassan ke negara tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Dalam Negeri Israel menyatakan bahwa Hassan telah kembali ke Brussels setelah penolakannya masuk ke Israel atas instruksi dari menteri dalam negeri. Kementerian menuduh Hassan secara konsisten mempromosikan boikot terhadap Israel, merujuk pada pernyataan publiknya sebelumnya.
Hassan sebelumnya pernah menyebut Israel sebagai negara “teroris” dan menuduh militernya melakukan eksekusi terhadap anak-anak Palestina. Ia juga menganjurkan agar Israel meninggalkan Palestina. Selain itu, Hassan secara terbuka menyerukan boikot terhadap perusahaan komersial yang beroperasi di Israel dan berpartisipasi dalam inisiatif yang mendorong sanksi terhadap negara tersebut.
Langkah-langkah yang diambil Hassan termasuk mendukung boikot terhadap Starbucks dan pengecer Carrefour karena dugaan afiliasi dengan Israel. Ia juga membandingkan Israel dengan Afrika Selatan pada masa apartheid. Selain itu, Hassan menyerukan boikot terhadap saluran Prancis TF1 karena mewawancarai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Saat ini, Hassan menghadapi kasus pengadilan di Prancis atas tuduhan “meminta maaf atas terorisme” setelah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tindakan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel adalah sah. Hassan kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya diambil di luar konteks.
Penolakan masuk terhadap Rima Hassan oleh Israel menimbulkan berbagai reaksi di tingkat internasional. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Israel, sementara yang lain mendukung keputusan tersebut sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional.
Kasus Rima Hassan menyoroti ketegangan yang terus berlangsung antara Israel dan para pengkritiknya di kancah internasional. Penolakan masuk ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan hak untuk mengkritik kebijakan negara. Dengan situasi yang kompleks ini, dialog dan diplomasi diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat.
