Robert Na Endi Jaweng, seorang pemimpin di Ombudsman Republik Indonesia, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi maladministrasi dalam pelayanan kepegawaian akibat penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pengangkatan ini hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon PPPK. Robert menegaskan bahwa penundaan ini dapat berdampak signifikan terhadap pelayanan publik, mengingat peran vital CASN sebagai motor birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan di berbagai instansi.
Robert menjelaskan bahwa penundaan pengangkatan CASN, khususnya tenaga kesehatan, dapat mengganggu layanan kesehatan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Ribuan tenaga kesehatan yang belum diangkat dalam waktu yang lama berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, Robert menekankan pentingnya pemerintah untuk mengukur kerugian publik yang mungkin timbul akibat penundaan ini.
Untuk mengatasi penundaan yang berlarut-larut, Robert menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan solusi seperti kompensasi, pendekatan khusus ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi informasi dari pemerintah mengenai alasan penundaan pengangkatan CASN tahun 2024. Kepastian informasi ini diharapkan dapat membantu peserta mempersiapkan langkah antisipatif agar tidak terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau menjadi pengangguran sementara.
Sebagai langkah strategis, Robert menyarankan agar pemerintah menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap. Hal ini dapat dilakukan bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. Dari 602 instansi, sebanyak 207 meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi dan pembaharuan administrasi. Robert menegaskan bahwa Kemenpan-RB dan BKN harus memastikan 395 instansi yang siap dapat segera melakukan pengangkatan tanpa harus serentak.
Ombudsman membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi dalam proses seleksi CASN 2024. Pengaduan ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor perwakilan di 34 provinsi. Robert menekankan bahwa jalur mekanisme kelembagaan resmi ini penting untuk memperjuangkan akses keadilan administrasi dan ekspresi hak demokrasi warga.
Keputusan penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 dan calon PPPK hingga Maret 2026 berawal dari rapat kerja antara Menpan-RB, Kepala BKN, dan Komisi II DPR. Rapat tersebut menyimpulkan waktu pengangkatan yang tertuang dalam poin kesimpulan keempat. Keputusan ini menuai kritik dari peserta seleksi CASN yang telah lulus, karena banyak dari mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dan kini kehilangan mata pencaharian.
Penundaan pengangkatan CASN menimbulkan kekhawatiran akan potensi maladministrasi dan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Ombudsman RI, melalui Robert Na Endi Jaweng, menekankan pentingnya solusi dan transparansi dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dengan strategi penyelesaian bertahap dan mekanisme pengaduan yang terbuka, diharapkan dapat tercipta keadilan administrasi dan perlindungan hak-hak peserta CASN.
