Sejak awal masa jabatan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berbagai demonstrasi dari mahasiswa, buruh, hingga koalisi masyarakat sipil telah mewarnai lebih dari 100 hari pemerintahan mereka. Salah satu aksi terbaru adalah penolakan terhadap RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang di berbagai daerah. Gelombang protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial.
Di tengah protes yang meluas, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 420,97 poin atau turun 6,58 persen ke level 6.046 pada perdagangan Selasa (18/3). Bahkan, Bursa Efek Indonesia terpaksa menghentikan perdagangan selama 30 menit. Selain itu, nilai tukar rupiah terpuruk ke level Rp16.611 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa (25/3), yang merupakan nilai terendah sejak krisis 1998.
Dosen FISIPOL Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, menekankan pentingnya komunikasi efektif dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi politik dan publik yang lebih sejuk dan empatik perlu dikembangkan oleh tim komunikasi kepresidenan hingga pimpinan kementerian dan lembaga. “Perlu ada standar komunikasi yang lebih elegan, responsif, dengan mengedepankan empati atau merangkul harapan publik,” ujar Nyarwi.
Senada dengan Nyarwi, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti perlunya pembenahan cara berkomunikasi pemerintah. Ia menekankan bahwa negara harus lebih gesit dan tanggap dalam merespons setiap kebijakan yang dibuat serta dampaknya. “Jangan sampai enggak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini, karena semuanya mendiamkan atau menunggu komando,” kata Agung.
Di tengah ketidakpuasan publik, pernyataan pejabat publik sering kali menimbulkan kontroversi. Agung menyoroti beberapa pernyataan yang dianggap tidak sensitif, seperti komentar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan tentang memasak kepala babi dan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai Timnas Indonesia. Agung menyarankan agar pejabat lebih berhati-hati dan tidak ragu untuk mengatakan “no comment” jika diperlukan.
Analis Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, menambahkan bahwa pejabat publik harus memiliki empati terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Komentar yang terkesan seenaknya sendiri dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika ini dibiarkan, kemungkinan akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Anang.
Agung Baskoro menilai bahwa April dan Mei menjadi masa krusial bagi pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik. Ia mengingatkan agar ketidakpuasan ini tidak semakin terakumulasi dan menjadi bom waktu. “Ketidakpuasan publik ini bisa menyebar cepat. Jadi harus taktis, gesit. Jangan blunder terus,” tegas Agung.
Gelombang demonstrasi dan tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan responsif dari pemerintah. Diharapkan, dengan pembenahan komunikasi dan koordinasi, pemerintah dapat mengatasi ketidakpuasan publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat serta pelaku pasar. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah situasi yang penuh tantangan ini.
