Bank Dunia telah mengeluarkan peringatan yang mengkhawatirkan bahwa hampir 10 juta penduduk Pakistan berisiko menghadapi kerawanan pangan yang parah dalam tahun fiskal ini. Tingkat kemiskinan di negara tersebut diperkirakan akan meningkat, seiring dengan kebijakan ekonomi yang ketat yang menekan produksi nasional. Dalam laporan dwitahunan Pakistan Economic Update, Bank Dunia yang berbasis di Washington menyatakan bahwa pemerintah Pakistan kemungkinan besar akan gagal mencapai target defisit anggaran tahunannya. Selain itu, beban utang negara diproyeksikan meningkat baik secara absolut maupun sebagai proporsi dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi iklim yang tidak menentu telah mempengaruhi produksi pertanian tanaman utama seperti padi dan jagung. Bank Dunia memperkirakan bahwa hampir 10 juta orang, terutama di daerah pedesaan, akan mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi pada tahun anggaran 2025. Laporan ini menyoroti isu-isu yang sering kali terabaikan dalam pertemuan resmi, seperti kerawanan pangan, kemiskinan, pengangguran, dan penurunan upah riil.
Bank Dunia telah merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Pakistan menjadi 2,7% untuk tahun fiskal ini, sejalan dengan perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Pemerintah Pakistan diperkirakan akan gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6% yang sebelumnya dijelaskan oleh Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb. Najy Benhassine, Direktur Negara Bank Dunia untuk Pakistan, menekankan pentingnya reformasi berdampak tinggi untuk memprioritaskan sistem pajak yang efisien dan progresif, mendukung nilai tukar yang ditentukan pasar, serta memperbaiki lingkungan bisnis.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sektor-sektor utama bagi masyarakat miskin, seperti pertanian, konstruksi, dan jasa bernilai tambah rendah, mengalami pertumbuhan rendah atau negatif. Hal ini menyebabkan upah riil stagnan, meskipun upah harian nominal hampir dua kali lipat untuk pekerja berketerampilan rendah. Dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2%, diperkirakan sekitar 1,9 juta orang lagi akan jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun fiskal ini. Rasio lapangan kerja terhadap populasi yang hanya 49,7% mencerminkan rendahnya keterlibatan pasar tenaga kerja, terutama di kalangan pemuda dan wanita.
Bank Dunia menyoroti bahwa pengeluaran perlindungan sosial tidak sejalan dengan inflasi, membatasi sumber daya yang tersedia bagi kaum miskin untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berdampak negatif pada modal manusia dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, 37% pemuda dan 62% wanita tidak mengenyam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Bank Dunia merekomendasikan penerapan reformasi pensiun parametrik dan penilaian properti untuk mengatasi rendahnya penilaian sistematis saat ini.
Pertumbuhan ekonomi Pakistan diperkirakan akan meningkat menjadi 3,1% pada tahun anggaran berikutnya dan 3,4% pada tahun 2027. Namun, proyeksi ini masih lebih rendah dibandingkan target tahunan pemerintah sebesar 3,6%. Inflasi diproyeksikan turun hingga 5% tahun ini, mencerminkan permintaan yang lemah dan harga komoditas yang lebih rendah. Transaksi berjalan Pakistan diproyeksikan mencapai surplus 0,2% dari PDB, surplus tahunan pertama dalam 15 tahun, didorong oleh kiriman uang pekerja yang lebih kuat.
Peringatan Bank Dunia mengenai kerawanan pangan dan kemiskinan di Pakistan menyoroti tantangan besar yang dihadapi negara tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tekanan sosial yang meningkat, diperlukan reformasi kebijakan yang mendalam untuk mengatasi masalah ini. Dunia kini menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah Pakistan dan komunitas internasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara tersebut.
