Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera bersiaga menghadapi potensi guncangan ekonomi. Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang diperkirakan bakal mengganggu stabilitas pasar global, terutama pada sektor energi dan komoditas pangan. Pramono menekankan pentingnya kesiapan matang dari para asisten perekonomian dan direktur utama BUMD agar Jakarta memiliki ketahanan yang kuat saat menghadapi kemungkinan lonjakan harga internasional yang dapat membebani masyarakat ibu kota.
Fokus utama mitigasi ini diarahkan pada ketersediaan stok kebutuhan pokok melalui optimalisasi peran BUMD pangan seperti Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya. Gubernur mewajibkan lembaga-lembaga tersebut untuk menjamin ketersediaan cadangan beras, daging, dan bahan pangan mendasar lainnya setidaknya untuk tiga bulan ke depan. Dengan penguatan stok ini, BUMD diharapkan mampu berfungsi sebagai penyangga atau buffer yang efektif guna meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen, sehingga risiko kelangkaan barang di pasar-pasar tradisional maupun modern dapat dihindari sedini mungkin.
Selain sektor pangan, ancaman kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan di Timur Tengah juga menjadi perhatian serius bagi sektor transportasi dan energi. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) beserta unit usaha terkait diinstruksikan untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap efisiensi operasional guna mengantisipasi pembengkakan biaya bahan bakar. Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus siap dengan skenario terburuk agar layanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan, serta memastikan kebijakan subsidi energi tetap tepat sasaran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Menutup arahannya, Gubernur mengimbau warga Jakarta agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang memicu aksi borong atau panic buying. Ia memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan pemantauan situasi global yang dilakukan secara harian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk hadir secara langsung dalam melindungi beban ekonomi warga agar tetap stabil meskipun dinamika politik internasional sedang memanas.
