Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan penerbitan Surat Edaran (SE) resmi yang mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk melapor kepada pengurus lingkungan setempat sebelum berangkat mudik. Instruksi ini ditujukan kepada warga yang berencana meninggalkan hunian mereka agar berkoordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), maupun pihak Kelurahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera disahkan melalui tanda tangan Sekretaris Daerah guna memastikan adanya pendataan yang akurat terhadap rumah-rumah yang ditinggal kosong oleh penghuninya selama masa libur hari raya.
Langkah administratif ini diambil sebagai upaya preventif Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemukiman selama periode perpindahan penduduk dalam skala besar. Dengan adanya laporan resmi dari warga, pihak pengurus lingkungan dapat memetakan titik-titik rawan dan melakukan pengawasan ekstra terhadap bangunan yang tidak berpenghuni. Pelaporan ini dipandang penting untuk meminimalisir risiko terjadinya tindak kriminalitas maupun potensi bahaya lainnya yang mungkin muncul saat pemilik rumah sedang berada di kampung halaman.
Selain kewajiban melapor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling secara masif di tingkat warga. Penguatan pengamanan swadaya ini dilakukan untuk memperketat penjagaan di area-area perumahan serta memastikan lingkungan tetap kondusif selama masa mudik berlangsung. Gubernur menyebutkan bahwa kolaborasi antara kesadaran warga dalam melapor dan aktifnya ronda malam akan menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman bagi para pengemudi logistik maupun warga yang sedang melakukan perjalanan jauh.
Warga Jakarta dihimbau untuk mulai melakukan koordinasi dengan pengurus lingkungan masing-masing sejak dini tanpa harus menunggu Surat Edaran resmi didistribusikan sepenuhnya. Proses pelaporan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat RT atau RW setempat sebagai bentuk antisipasi dini terhadap keamanan aset pribadi. Melalui penguatan prosedur pelaporan dan penggalakan kembali sistem siskamling ini, diharapkan angka gangguan keamanan di wilayah ibu kota dapat ditekan secara signifikan sehingga warga dapat menjalani tradisi mudik dengan lebih tenang dan nyaman.
