Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, melontarkan usulan berani agar Pemerintah Indonesia menunda kewajiban kontribusi finansial internasional atau Balance of Payments (BOP) tertentu sebagai instrumen tekanan geopolitik. Langkah ekstrem ini diusulkan Jimly menyusul eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang kian mengkhawatirkan pada awal tahun 2026. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis malam, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi tawar yang jauh lebih kuat dengan mensyaratkan stabilitas keamanan bagi Iran serta pengakuan kedaulatan Palestina oleh Israel sebagai prakondisi pemenuhan komitmen finansial tersebut. Usulan ini dipandang sebagai upaya untuk mengontekstualisasikan prinsip politik luar negeri bebas aktif ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung pada peta perdamaian dunia.
Jimly menilai bahwa dunia internasional tidak seharusnya terus menuntut komitmen ekonomi dari negara berkembang sementara isu kemanusiaan di Palestina dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi permanen. Menurutnya, masalah Palestina adalah utang sejarah dunia yang kegagalannya berdampak pada semunya stabilitas ekonomi global. Dengan menunda kewajiban finansial internasional, Indonesia dianggap tengah menjalankan amanat konstitusi untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia secara substantif, bukan sekadar menjadi pengikut arus ekonomi global. Instrumen diplomasi ini diharapkan mampu memaksa negara-negara besar agar lebih serius dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Iran dari ancaman agresi yang terus membayangi stabilitas harga energi dunia.
Meskipun menyadari bahwa langkah ini bersifat kontroversial, Jimly menekankan bahwa diplomasi Indonesia membutuhkan terobosan yang memberikan efek getar bagi komunitas internasional. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan opsi kebijakan strategis ini dalam forum-forum bergengsi seperti PBB atau G20 guna menunjukkan kedaulatan politik nasional yang tidak bisa didikte oleh kepentingan sepihak. Bagi Jimly, penundaan ini bukanlah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab internasional, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan kemerdekaan suatu bangsa. Usulan ini muncul di tengah ketidakpastian negosiasi nuklir Iran dan meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon yang kian memanaskan suhu politik global.
Menanggapi usulan tersebut, sejumlah pengamat hubungan internasional menilai gagasan Jimly sangat idealis namun menyimpan tantangan besar terkait kredibilitas ekonomi Indonesia di mata lembaga keuangan dunia. Hingga saat ini, pemerintah pusat belum memberikan respons resmi terkait usulan penundaan kewajiban finansial yang diajukan oleh pakar hukum senior tersebut. Tantangan dalam implementasinya diprediksi akan sangat kompleks, mengingat posisi Indonesia yang juga tengah berupaya menjaga iklim investasi tetap stabil. Namun, narasi yang dibangun Jimly telah memicu diskusi publik yang hangat mengenai sejauh mana Indonesia berani menggunakan pengaruh ekonominya untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan bangsa Palestina di panggung dunia pada tahun 2026 ini.
