Tim hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, secara resmi meluncurkan perlawanan hukum terhadap penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis malam, 5 Maret 2026, pihak pemohon menyerahkan dua tumpuk dokumen tebal berisi ratusan halaman yang diklaim sebagai bukti otentik untuk mematahkan dalil penyidik. Dokumen komprehensif tersebut mencakup nota dinas, hasil audit internal, hingga korespondensi resmi dengan otoritas terkait guna membuktikan bahwa seluruh kebijakan penyelenggaraan haji selama masa jabatan Yaqut telah selaras dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini menandai babak baru dalam konfrontasi hukum antara mantan pejabat tinggi negara tersebut dengan lembaga antirasuah.
Pihak Yaqut menilai bahwa langkah KPK dalam menetapkan status tersangka terkesan dipaksakan dan tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Melalui gugatan praperadilan ini, tim kuasa hukum secara terbuka menantang validitas temuan penyidik di hadapan hakim, sembari memperingatkan agar proses hukum tidak didasari oleh asumsi sepihak atau tekanan opini publik semata. Mereka menegaskan bahwa pengajuan bukti berlapis ini bukan sekadar upaya pembelaan diri, melainkan bentuk pengujian terhadap profesionalisme prosedur yang dijalankan KPK. Tuduhan korupsi dalam pengelolaan dana haji dianggap sebagai kekeliruan interpretasi administratif yang seharusnya tidak berujung pada status pidana.
Merespons serangan hukum tersebut, Biro Hukum KPK menyatakan kesiapannya untuk membedah dan mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan didukung oleh landasan bukti yang sangat kuat sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. KPK mengingatkan bahwa ranah praperadilan hanya terbatas pada pengujian aspek formalitas prosedur, bukan pada substansi materiil perkara yang menjadi wewenang pengadilan tipikor. Keyakinan tinggi ditunjukkan oleh pihak jaksa bahwa penetapan tersangka terhadap Yaqut telah memenuhi kaidah hukum yang objektif dan transparan.
Sidang yang menyita perhatian publik ini dijadwalkan akan terus berlanjut hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari kedua belah pihak guna memperdalam argumentasi hukum masing-masing. Kompleksitas pengelolaan dana haji yang menjadi objek perkara menjadikan kasus ini salah satu sorotan utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2026. Masyarakat kini menanti putusan hakim praperadilan untuk menentukan apakah proses hukum terhadap mantan Menteri Agama ini akan berlanjut ke persidangan pokok perkara atau gugur di tengah jalan. Transparansi dalam proses ini diharapkan dapat menjaga muruah penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam birokrasi kementerian.
