Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi telah memasuki fase kritis setelah mencatatkan insiden longsor ketiga dalam kurun waktu empat bulan terakhir. Tragedi terbaru terjadi pada Senin pagi, 9 Maret 2026, ketika gunungan sampah di Zona IV setinggi lebih dari 40 meter ambruk dan melumpuhkan akses jalan operasional truk. Meskipun tidak memakan korban jiwa, frekuensi insiden yang semakin sering ini dipandang oleh para pengamat tata kota sebagai bukti nyata bahwa kapasitas lahan telah jauh melampaui batas ideal. Ketergantungan ekstrem Jakarta pada satu-satunya muara pembuangan ini tanpa adanya teknologi pemusnah sampah yang masif di tingkat sumber dinilai telah menciptakan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dengan skala yang lebih fatal.
Pihak pengelola berdalih bahwa curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama goyahnya struktur gunungan sampah, namun aktivis lingkungan menyuarakan kritik tajam terhadap lambatnya pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) di wilayah Jakarta. Selama volume kiriman sampah tetap konsisten di angka 7.500 hingga 8.000 ton per hari, upaya teknis seperti landfill mining dan konversi sampah menjadi bahan bakar (RDF) dianggap hanya solusi tambal sulam yang tidak mampu mengimbangi laju penumpukan. Insiden longsor kali ini pun berdampak langsung pada rantai logistik kebersihan ibu kota, di mana antrean truk sampah dilaporkan mengular hingga beberapa kilometer dengan waktu tunggu mencapai delapan jam akibat tertutupnya jalur utama pembuangan oleh material sisa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa perluasan lahan di kawasan Bantargebang sudah tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga penataan ulang zona menjadi satu-satunya langkah preventif saat ini. Namun, desakan dari legislatif mulai menguat agar eksekutif segera melakukan koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencari lahan pembuangan darurat. Keterlambatan dalam mengambil keputusan strategis dikhawatirkan akan memicu kelumpuhan sistem sanitasi di Jakarta, mengingat daya tampung Bantargebang yang sudah tidak lagi mampu menerima beban tambahan secara berkelanjutan. Langkah percepatan penguatan tanggul kini tengah dikebut sebagai upaya jangka pendek demi mencegah longsoran susulan yang lebih besar.
Di sisi lain, warga yang bermukim di sekitar TPST Bantargebang kini hidup dalam kecemasan mendalam akibat potensi pencemaran air tanah dan aroma busuk yang kian menyengat pasca-longsor. Masyarakat khawatir jika struktur gunungan sampah yang tidak stabil tersebut dapat menerjang pemukiman mereka sewaktu-waktu, terutama di tengah cuaca ekstrem yang masih berlangsung pada awal 2026 ini. Tekanan terhadap pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi kian memuncak, demi melindungi keselamatan warga sekaligus menjaga kesehatan publik di wilayah perbatasan tersebut. Penanganan krisis sampah ini bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan isu kemanusiaan dan lingkungan yang mendesak untuk segera dituntaskan.
