Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah tegas dengan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk sarana fasilitasi pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) periode 2021-2023.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (2/12), mengonfirmasi bahwa delapan orang tersebut telah dicegah untuk meninggalkan Indonesia. Namun, Tessa menolak untuk mengungkapkan identitas dan status hukum dari individu-individu tersebut. Ia menegaskan bahwa tim penyidik masih terus bekerja, termasuk memeriksa saksi-saksi dan melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti.
Tessa juga menyebutkan bahwa ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Hingga saat ini, setidaknya dua saksi telah diperiksa oleh KPK untuk mendalami proses lelang PBJ pengolahan karet di Kementan. Kedua saksi tersebut adalah Reny Maharani, yang menjabat sebagai Biro Umum & Pengadaan periode 2019-2024, dan Rosy Indra Saputra, Direktur PT Sintas Kurama Perdana periode Mei 2020-Oktober 2024.
Lembaga antirasuah ini telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas detail para tersangka belum disampaikan kepada publik karena proses penyidikan masih berlangsung. Negara disebut mengalami kerugian akibat dugaan korupsi ini.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (28/11), menyatakan bahwa pihak Kementan melakukan pengadaan ‘asam semut’ yang seharusnya disalurkan kepada petani. Namun, diduga terjadi penggelembungan harga atau mark up dalam proses pengadaan tersebut.
Asep menjelaskan bahwa penggelembungan harga menjadi salah satu fokus penyidikan. Harga yang seharusnya dijual sekitar Rp10 ribu per sekian liter, diduga dinaikkan menjadi Rp50 ribu per sekian liter. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara dan menjadi perhatian serius bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan langkah pencegahan ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyidikan yang masih berlangsung diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta dan membawa para pelaku ke pengadilan.
