Di tengah hiruk-pikuk politik, aparat penegak hukum Korea Selatan kembali menggeledah kompleks kantor Presiden Yoon Suk Yeol di Yongsan. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan mendalam terkait dugaan pengkhianatan, makar, dan penyalahgunaan kekuasaan yang mencuat pasca penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu. Kantor Investigasi Nasional (NOI) memimpin penyelidikan ini dengan mengirimkan tim ke lokasi pada pukul 14.00 waktu setempat.
Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan dokumen dan materi yang berkaitan dengan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon. Fokus utama dari penggerebekan ini adalah Markas Kepala Staf Gabungan (JCS) yang berlokasi dekat dengan kompleks kepresidenan. Gedung JCS diketahui digunakan saat deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.
Menurut laporan dari kantor berita Yonhap, pihak kepolisian menyatakan bahwa JCS telah sepakat untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini. Petugas akan menerima materi yang diserahkan secara sukarela oleh JCS. Namun, tim investigasi harus mendapatkan persetujuan dari JCS untuk dapat memasuki fasilitas militer tersebut.
Sebelum penggeledahan terbaru ini, polisi telah mendatangi kompleks kantor presiden pada hari Rabu. Mereka melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting, termasuk kantor utama, ruang konferensi kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan ruang bunker di dalam markas JCS.
Dalam upaya penyelidikan, polisi juga berusaha menyita telepon seluler aman yang digunakan oleh mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk berkomunikasi dengan Presiden Yoon. Namun, upaya ini tidak berhasil. Telepon seluler aman tersebut merupakan perangkat yang dilengkapi dengan perangkat lunak anti-penyadapan dan anti-perekaman suara, yang membuatnya sulit untuk diakses oleh pihak berwenang.
Penggeledahan di kompleks kepresidenan Korea Selatan ini menandai langkah serius dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan penerapan darurat militer. Kerja sama antara polisi dan JCS diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan mengungkap kebenaran di balik tuduhan yang ada. Sementara itu, upaya untuk menyita perangkat komunikasi yang aman menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan menambah ketegangan politik di Korea Selatan.
