Tahun 2023 menutup tirai dengan noda hitam dalam catatan hukum Indonesia. Untuk pertama kalinya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap. Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap SYL. Firli diduga menerima suap miliaran rupiah, termasuk Rp1 miliar yang diterimanya saat bertemu SYL di Gelanggang Olahraga (GOR) Tangki, Jakarta Barat, pada 2 Maret 2022. Atas tindakannya, Firli dijerat dengan Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Namun, hingga setahun kemudian, proses hukum terhadap Firli belum menunjukkan perkembangan berarti. Firli mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 November 2023, menantang penetapan tersangkanya. Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, menilai kasus ini tidak murni sebagai penegakan hukum dan menuding adanya kepentingan lain dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Namun, upaya praperadilan Firli kandas pada 9 Desember 2023, dengan hakim menolak praperadilan tersebut karena bukti yang diajukan dianggap tidak relevan.
Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus suap Firli ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, kejaksaan mengembalikan berkas tersebut dua kali, pertama pada 29 Desember 2023 dan kedua pada 2 Februari 2024, dengan alasan hasil penyidikan belum lengkap. Hingga saat ini, kepolisian belum melimpahkan kembali berkas Firli ke kejaksaan. Kapolda Metro Jaya, Karyoto, menyatakan bahwa pihaknya menangani tiga kasus terkait Firli sekaligus, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 tentang KPK.
Firli Bahuri berkali-kali mangkir dari panggilan polisi. Pada 6 Februari, ia dipanggil untuk pemeriksaan, namun tidak hadir. Pemanggilan dijadwalkan ulang pada 26 Februari, tetapi Firli kembali tidak memenuhi panggilan tersebut. Panggilan kembali dilayangkan pada 28 November, namun Firli tetap tidak hadir. Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan penjemputan paksa terhadap Firli yang berulang kali mangkir.
Di tengah kebuntuan kasus Firli, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Kedua lembaga ini menggugat karena kasus Firli yang mangkrak. Firli juga melakukan manuver dengan bersurat ke kepolisian agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), mempermasalahkan pengusutan TPPU dan pelanggaran UU KPK yang menurutnya merupakan kewenangan KPK, bukan kepolisian.
Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho, menilai kasus Firli mangkrak karena budaya ewuh pakewuh atau segan di Polri. Ia tidak yakin bahwa kasus ini mangkrak karena substansi hukum belum terpenuhi, mengingat penetapan tersangka telah dilakukan dan pengadilan menolak praperadilan Firli. Kurniawan menegaskan bahwa kasus Firli harus segera dilimpahkan ke kejaksaan demi kepastian hukum. Ia juga meminta Polda Metro Jaya tegas terhadap Firli yang berkali-kali mangkir, dengan menerbitkan surat pemanggilan beserta penjemputan paksa jika diperlukan.
Kasus suap yang melibatkan Firli Bahuri menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan proses hukum yang masih mangkrak, diharapkan ada langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang diambil dalam kasus ini akan menjadi cerminan dari komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi di tingkat tertinggi.
