Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini berkiprah dalam Pilpres 2024, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara. Keputusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq.
Dalam unggahannya di media sosial X, Anies memuji keberanian para pelajar dari Yogyakarta tersebut.
“Mereka adalah anak muda yang memperkuat demokrasi Indonesia, bukan anak muda yang melucutinya,” tulis Anies pada Sabtu (4/1).
Ia juga menambahkan bahwa pemuda-pemudi seperti mereka memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Harapan untuk masa depan demokrasi Indonesia akan selalu menyala,” lanjutnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi menghapus presidential threshold melalui perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis (2/1). Sebelum adanya putusan ini, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Dengan putusan terbaru dari MK, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dianggap melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat. Artinya, setiap partai politik kini memiliki kesempatan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas tersebut.
Meskipun demikian, untuk mencegah munculnya terlalu banyak pasangan calon presiden, MK merekomendasikan adanya rekayasa konstitusional. Salah satu rekomendasi tersebut adalah agar partai-partai politik bergabung dalam koalisi, selama gabungan koalisi tersebut tidak terlalu dominan. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan keberagaman dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
Putusan MK yang menghapus presidential threshold ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk Anies Baswedan, yang melihatnya sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan dihapuskannya ambang batas ini, diharapkan partisipasi politik menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kehendak rakyat. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa sistem politik tetap terjaga keseimbangannya dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan terus mengawal implementasi putusan ini untuk memastikan demokrasi di Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.
