Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menetapkan tanggal 10 Januari sebagai hari peringatan ulang tahun ke-52 partai. Meskipun Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sedang menghadapi persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), acara ini akan tetap dilaksanakan.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa peringatan HUT partai tidak akan terpengaruh oleh kasus yang menimpa Hasto. Menurut Said, acara tersebut akan digelar dengan sederhana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. “Tidak, tetap hari Jumat pukul 13.30 dari DPP, DPD, dan DPC semuanya untuk lewat Zoom,” ujar Said di kompleks parlemen pada Selasa (8/1).
Said menjelaskan bahwa peringatan HUT akan diisi dengan pidato dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia memperkirakan bahwa acara tersebut hanya akan dihadiri oleh kader internal dan tidak mengundang unsur eksternal, termasuk Presiden atau Wakil Presiden sebelumnya.
“Mendengarkan Ibu pidato, pidato Ketua Umum, setelah itu kawan-kawan DPD, DPC secara serentak membuat kegiatan sesuai lokalitas di masing-masing daerah,” tambahnya.
Said Abdullah menekankan bahwa proses hukum yang dihadapi Sekjen Hasto Kristiyanto tidak akan dikaitkan dengan agenda penting partai, termasuk HUT atau Kongres. Ia menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sejauh ini dan berharap agar kasus tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. “Jangan kemudian, wah ini kebetulan momentumnya HUT partai, padahal sebelum HUT partai juga sudah dipanggil,” ucap Said.
Said juga menambahkan bahwa pada saat yang sama, kesibukan Hasto dalam menghadapi tanggal 10 Januari, hari ulang tahun partai, harus dihormati.
“Tapi juga pada saat yang sama harus dihormati kesibukan Pak Hasto ketika menghadapi tanggal 10 Januari, hari ulang tahun partai,” imbuhnya.
Peringatan HUT ke-52 PDIP akan tetap dilaksanakan sesuai rencana meskipun ada kasus hukum yang menjerat Sekjen Hasto Kristiyanto. Partai berkomitmen untuk menjaga kelancaran acara dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, diharapkan peringatan HUT ini dapat berjalan dengan khidmat dan sesuai dengan nilai-nilai partai.
Di SDN 06 Pulo Gebang, Jakarta Timur, para murid dengan semangat bersatu menyuarakan keinginan mereka agar susu menjadi bagian dari menu program makan bergizi gratis (MBG). Selama tiga hari pelaksanaan program ini, susu belum juga hadir dalam daftar hidangan yang disajikan.
Seorang murid kelas 2, Muti, dengan penuh semangat meminta, “Pak Prabowo, minta susu dong.” Permintaan ini disambut oleh teman sekelasnya, Salsa, yang juga berharap mendapatkan susu. “Minta susu coklat dan stroberi, pak,” tambah Salsa dengan antusias.
Menu yang disajikan hari ini terdiri dari nasi putih, ayam suwir, tumis tahu dengan buncis, dan satu buah jeruk. Menu ini berbeda dengan hari sebelumnya yang menyajikan nasi putih dengan daging teriyaki, tumis wortel dan jagung, serta satu buah jeruk. Para siswa mengaku menyukai menu yang disajikan dan rata-rata menghabiskan makanan mereka.
Meskipun puas dengan menu yang ada, para siswa berharap agar pemerintah dapat menambahkan susu dalam program ini. Program MBG telah memasuki hari ketiga pelaksanaannya pada Rabu (8/1). Saat ini, sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dioperasikan untuk memasok makanan kepada para siswa.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa susu tidak diwajibkan setiap hari dalam program ini.
“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” ujar Hasan kepada wartawan pada Senin (6/1).
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa susu dalam program MBG diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.
“Seminggu dua kali, susu,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, di Jakarta, Senin (6/1).
Permintaan susu dari para murid di SDN 06 Pulo Gebang menunjukkan antusiasme mereka terhadap program makan bergizi gratis. Meskipun susu tidak diwajibkan setiap hari, harapan para siswa agar susu menjadi bagian dari menu menunjukkan pentingnya variasi dan kelengkapan gizi dalam program ini. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan aspirasi ini untuk meningkatkan kualitas program MBG di masa mendatang.
