Kementerian Manajemen Personalia Korea Selatan mengumumkan pada Jumat (31/1) bahwa mulai Februari 2025, pegawai publik yang tengah mengandung akan diwajibkan untuk bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga dan membantu pekerja mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka.
Sebelumnya, pegawai negeri yang hamil hanya disarankan untuk memanfaatkan tunjangan bekerja dari rumah secara sukarela. Namun, sistem ini mendapat kritik karena banyak pekerja hamil yang tetap memilih bekerja di kantor agar tidak dianggap mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan rekan kerja lainnya.
Selain itu, kementerian juga merekomendasikan agar karyawan yang memiliki anak berusia 8 tahun atau lebih muda untuk bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu. Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi orang tua dalam mengatur waktu mereka antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.
Kementerian Manajemen Personalia juga akan mengizinkan pekerjanya untuk mempersingkat waktu istirahat makan siang menjadi setengah jam, dari yang sebelumnya 60 menit. Dengan perubahan ini, karyawan yang hamil dapat pulang kerja 30 menit lebih awal, memberikan mereka lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mengurus keperluan pribadi.
Sebelumnya, mekanisme yang memungkinkan pekerja memperpanjang waktu makan siang hingga dua jam dianggap tidak efisien karena mengharuskan mereka bekerja lebih lama. Kini, para karyawan didorong untuk menyesuaikan jam kerja mereka secara mandiri selama tetap memenuhi 40 jam kerja per minggu.
Jika kebijakan ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan karyawan setelah enam bulan uji coba, pemerintah berencana untuk menerapkannya di semua lembaga dan kementerian pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja juga berencana menciptakan ruang dan lingkungan rekreasi untuk mendukung pekerja yang bekerja dari jarak jauh.
Selain itu, kesempatan belajar bagi pekerja tingkat junior akan diperluas, termasuk pengalaman pelatihan di tempat di parlemen. Namun, pedoman yang sebelumnya mendorong pekerja untuk pulang kerja pukul 6 sore pada Rabu dan Jumat akan dihapuskan, mengingat sebagian besar pekerja kini sudah pulang tepat waktu.
Menteri Manajemen Personalia, Yeon Won-jeong, menyatakan bahwa kementerian telah menyiapkan serangkaian pedoman ketenagakerjaan baru yang bertujuan untuk mengubah masyarakat birokrasi menjadi organisasi yang lebih fleksibel dan efisien. “Langkah-langkah yang terbukti berhasil akan diterapkan di seluruh badan pemerintah,” ujarnya.
Dengan kebijakan baru ini, diharapkan para pekerja dapat lebih mudah menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.
