Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, yang lebih dikenal sebagai Gus Fahrur, melontarkan kritik tajam terhadap perubahan pola distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) yang dianggap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kecil. Dalam pernyataannya pada Senin (3/2), Gus Fahrur menegaskan bahwa perubahan aturan distribusi gas seharusnya tidak menambah daftar panjang kebijakan pemerintah yang menimbulkan keributan di masyarakat.
Gus Fahrur mendesak pemerintah untuk menyederhanakan aturan distribusi LPG 3 kg agar tidak semakin memberatkan masyarakat kecil yang sudah kesulitan. “Kasihan mereka telah kesulitan,” ujarnya, menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kehidupan sehari-hari rakyat kecil.
Sebelumnya, pemerintah telah mengubah alur distribusi LPG 3 kg di masyarakat dengan melarang pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur distribusi agar lebih terkontrol dan tepat sasaran. Namun, perubahan ini justru menimbulkan tantangan baru bagi pengecer dan konsumen.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa mulai 1 Februari, pengecer gas elpiji 3 kg diwajibkan mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina. “Yang pengecer itu, kami jadikan pangkalan, per 01 Februari,” jelas Yuliot saat ditemui di Jakarta.
Para pengecer yang ingin menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg dapat mendaftarkan nomor induk perusahaan mereka ke PT Pertamina. Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk usaha, mereka dapat membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk menyelesaikan proses pendaftaran ini.
Perubahan kebijakan ini menimbulkan tantangan bagi pengecer yang harus menyesuaikan diri dengan aturan baru. Selain itu, konsumen juga merasakan dampaknya, terutama mereka yang bergantung pada pengecer untuk mendapatkan LPG 3 kg. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, namun perlu diimbangi dengan sosialisasi dan dukungan bagi pengecer dan konsumen.
Perubahan pola distribusi LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah menimbulkan tantangan baru bagi pengecer dan konsumen, terutama di kalangan rakyat kecil. Kritik dari PBNU dan permintaan untuk menyederhanakan aturan distribusi menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan agar lebih inklusif dan tidak memberatkan masyarakat. Dengan dukungan dan sosialisasi yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
