Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa masyarakat terperangah dengan kebijakan anyar yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini memicu gelombang demonstrasi yang dikenal dengan sebutan ‘Indonesia Gelap’. Muzani menilai bahwa respons publik terhadap kebijakan ini terlalu berlebihan.
“Langkah yang diambil oleh Pak Prabowo saat ini masih dalam tahap awal, sehingga menimbulkan keterkejutan dan seringkali reaksinya berlebihan serta kontraproduktif,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Sekjen Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa reaksi serupa terjadi di internal pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah efisiensi anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun dari kementerian/lembaga dan dana transfer daerah. “Reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan misalnya tentang penghematan,” jelas Muzani.
Pengetatan anggaran ini, menurut Muzani, menimbulkan keterkejutan di berbagai pihak. “Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan keterkejutan-keterkejutan itu,” tambahnya.
Muzani memahami bahwa aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara. Dia juga yakin bahwa pemerintah akan mendengar tuntutan para mahasiswa. Namun, dia merasa bahwa publik salah paham dengan kebijakan pemerintah saat ini.
“Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo yang juga kalian semuanya sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyatakan bahwa unjuk rasa adalah hak semua orang dalam berdemokrasi. Menurutnya, cara ini lumrah dilakukan oleh mahasiswa. “Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa seperti itu,” kata Adies di kompleks parlemen, Selasa (18/2).
Adies, yang juga merupakan politikus Partai Golkar, menyebut bahwa setiap mahasiswa pada zamannya pernah melakukan unjuk rasa. Namun, dia enggan merespons soal tuntutan yang dibawa mahasiswa. “Sah-sah saja itu kan aspirasi ya dulu kita jaman kuliah juga begitu kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreatifitas masing-masing,” ujarnya.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ telah berlangsung di sejumlah daerah sejak Senin (17/2). Di Jakarta, aksi puncak direncanakan akan digelar pada Kamis (20/2) di depan Istana Negara. Ada 13 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada Senin, di antaranya meminta pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.
Kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu reaksi beragam dari masyarakat dan pemerintahan. Aksi ‘Indonesia Gelap’ menjadi salah satu bentuk respons publik terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya dialog dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kebijakan ini dapat diterima dan diimplementasikan dengan efektif demi kemajuan Indonesia.
