Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengadakan kajian mendalam terkait rencana pemindahan warga yang bermukim di tepi sungai atau kawasan rawan banjir dan tidak layak huni lainnya ke rumah susun (rusun). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses relokasi dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, dan aman bagi semua pihak yang terlibat. “Pemprov perlu mengkaji dulu relokasinya sebelum dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Meli Budiastuti, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari usulan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta. Rano mengusulkan solusi agar warga dapat tinggal di hunian yang layak dan aman. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2025, Rano berdialog langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi mereka.
Menurut Meli, usulan Rano mendapatkan tanggapan beragam dari warga. Namun, relokasi warga ke rusun masih dalam tahap kajian mendalam, dengan mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan yang berlaku. “Harapannya, apabila keputusan tersebut telah diambil, diharapkan keputusan tersebut akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga yang terdampak,” kata Meli.
Rano, yang akrab disapa Bang Doel, menyatakan bahwa meskipun beberapa warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama, Pemprov DKI dapat membantu membangun rusun yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa karakter banjir di Jakarta sulit diprediksi. Rusun mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, namun tidak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah. Oleh karena itu, selain mengupayakan relokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.
Rencana relokasi warga bantaran sungai di Jakarta merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dan memberikan hunian yang layak dan aman bagi warga. Dengan kajian mendalam dan pertimbangan yang matang, diharapkan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Jakarta.
