Aktivis 98, Haris Rusly Moti, dengan lantang mengecam serangkaian teror yang menargetkan Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus kepada seorang jurnalis Tempo. Haris menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku dan motif di balik teror tersebut. Menurut Haris, tujuan dari teror ini adalah untuk menyebarkan ketakutan, menciptakan kekacauan, dan membentuk persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Haris menekankan pentingnya media massa yang kritis sebagai “sparring partner” bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi pejabat yang cenderung berperilaku ‘ABS’ atau Asal Bapak Senang. Dalam pandangannya, teror ini tidak dilakukan oleh pemerintahan Prabowo atau pendukungnya. “Pemerintahan Prabowo justru dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat rangkaian teror tersebut,” jelas Haris.
Menanggapi pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret lalu, Haris menyatakan bahwa Prabowo tidak menyalahkan sikap kritis media massa maupun media sosial. Sebaliknya, Prabowo melakukan introspeksi dan menyadari bahwa kesalahpahaman dan protes muncul akibat kegagalan komunikasi publik pemerintah. Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para menteri dan penanggung jawab komunikasi, untuk memperbaiki komunikasi dengan rakyat.
Haris mencatat bahwa rangkaian teror ini terjadi bersamaan dengan pembahasan RUU TNI oleh DPR RI. Menurutnya, pemilihan momen ini disengaja. “Peneror sengaja melakukannya bertepatan dengan momentum pembahasan dan pengesahan RUU TNI. Demikian juga sasaran teror, sengaja dipilih dua institusi civil society, yaitu KontraS dan Tempo, yang dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah,” paparnya.
Berdasarkan analitik media sosial dan komentar di media massa, Haris mengungkapkan bahwa persepsi yang terbentuk seolah-olah pemerintah dan pendukungnya berada di balik rangkaian teror ini. Bagi Haris, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh teror terhadap kemerdekaan pers, tetapi juga pemerintahan Prabowo dan pendukungnya yang disudutkan secara persepsi sebagai pelaku teror.
Haris menilai bahwa target utama dari teror ini adalah merekayasa persepsi bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti-demokrasi. Ia menambahkan bahwa persepsi terhadap rangkaian teror ini tampak diglorifikasi, terutama di media sosial, sehingga pemerintahan Prabowo terlihat seperti sedang mengembalikan cara-cara militerisme, anti-demokrasi, dan anti-kemerdekaan pers.
Haris menyebut bahwa rangkaian teror ini didesain untuk mematangkan situasi distrust (ketidakpercayaan kepada pemerintah), disorder (ketidakaturan sosial), dan disobedience (ketidakpatuhan pada hukum). Situasi yang matang ini, menurut Haris, otomatis akan memasifkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ia menduga bahwa pelaku mengharapkan terjadinya gelombang protes kuat dari rakyat atau people power.
Terakhir, Haris memprediksi bahwa ada dua kepentingan yang dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo yang diduga terlibat dalam mematangkan situasi distrust, disorder, dan disobedience. Dua kepentingan tersebut termasuk mafia migas yang pernah diangkat secara khusus oleh Majalah Tempo, serta kepentingan geopolitik yang tidak sejalan dengan arah kebijakan Prabowo yang nasionalistik kerakyatan. Dengan demikian, Haris Rusly Moti menegaskan pentingnya mengungkap pelaku dan motif di balik teror ini untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada.
