Sejak dilantik pada 20 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menjadi pusat perhatian publik. Meski baru menjabat kurang dari dua bulan, kebijakan-kebijakan yang diambilnya telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dedi dikenal sering mengumumkan kebijakannya melalui media sosial pribadinya, baik saat perencanaan maupun eksekusi di lapangan, yang menambah sorotan terhadap langkah-langkahnya.
Salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan adalah upaya Dedi Mulyadi dalam membersihkan area Puncak Bogor. Dedi menuding sejumlah bangunan di wilayah tersebut sebagai penyebab banjir di kawasan Jabodetabek. Tindakannya yang langsung membongkar area taman wisata bermain di bawah BUMD, Hibisc, menuai perhatian luas. Hibisc Puncak, yang dikelola oleh PT Jaswita, disebut melanggar aturan penggunaan lahan karena pembangunannya tidak sesuai dengan izin yang diajukan.
Setelah membongkar Hibisc, Dedi melanjutkan aksinya dengan menyegel beberapa bangunan yang dianggap melanggar izin pembangunan, termasuk Eiger Adventure Land. Tempat wisata ini merupakan salah satu dari empat lokasi di kawasan wisata Puncak yang disegel karena diduga melanggar alih fungsi lahan. Momen penyegelan ini menjadi perbincangan publik ketika Dedi terlihat tertunduk dan menangis, dengan punggungnya dielus oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.
Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan dengan menghapus tunggakan pajak kendaraan masyarakat, yang diumumkan melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71 pada Rabu (19/3). Pemprov Jabar mengampuni seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun Dedi meminta warga untuk memperpanjang pajak kendaraan mereka setelah Lebaran. Kesempatan perpanjangan pajak tanpa membayar tunggakan ini diberikan dari 11 April hingga 6 Juni 2025. “Jadi yang tunggakan Tahun 2024 ke belakang, nunggak tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan,” ujar Dedi.
Dedi juga menandatangani kerja sama dengan TNI Polri untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Perjanjian ini ditandatangani bersama Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, pada Jumat (14/3). Kerja sama ini mencakup sembilan item, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, pelatihan bela negara, hingga penanganan bencana. Namun, kerja sama ini mendapat kritik dari anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menekankan pentingnya landasan aturan yang jelas dalam melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Langkah-langkahnya yang berani dan terkadang kontroversial menunjukkan komitmennya dalam menangani isu-isu krusial di Jawa Barat. Meski demikian, penting bagi Dedi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan didukung oleh landasan hukum yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Diharapkan, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, kebijakan-kebijakan ini dapat membawa perubahan positif bagi Jawa Barat.
