Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengungkapkan bahwa dirinya tengah menunggu kuorum dalam kabinetnya untuk mencabut status darurat militer. Langkah ini diambil menyusul desakan dari Majelis Nasional Korea Selatan yang meminta agar status tersebut segera dicabut, hanya beberapa jam setelah pengumuman awal oleh Presiden Yoon.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari The Korea Herald, Yoon menyatakan,
“Saya akan segera menerima permintaan dari Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui keputusan Kabinet.”
Namun, ia menambahkan bahwa meskipun kabinet telah dikumpulkan secepat mungkin, kuorum belum terpenuhi karena saat ini masih terlalu pagi.
“Saya akan segera mencabut darurat militer setelah memenuhi kuorum,” tambahnya.
Pengumuman darurat militer oleh Yoon dilakukan pada Selasa (3/12) malam pukul 10.20 waktu setempat. Dalam pidatonya, Yoon menilai bahwa terdapat ancaman dari pasukan pro Korea Utara yang dapat merampas kebahagiaan dan demokrasi warga Korea Selatan.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” ujar Yoon dalam pidatonya yang dikutip oleh AFP.
Pada pukul 01.00 waktu setempat, sebanyak 190 anggota parlemen menyatakan penentangan mereka terhadap darurat militer di depan 300 anggota Majelis Nasional. Partai Liberal, bersama dengan partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea, termasuk di antara yang melontarkan penolakan terhadap keputusan tersebut.
Keputusan Yoon juga hampir tidak mendapatkan dukungan dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Pemimpin partai, Han Dong-hoon, menyatakan pada Selasa malam bahwa ada yang “salah” saat Yoon mengumumkan darurat militer.
Penentangan keras juga datang dari masyarakat, dengan ratusan orang melakukan aksi protes terhadap keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer. Massa bahkan mendesak agar Yoon mundur dari kursi presiden karena dianggap gagal memimpin Korea Selatan.
Situasi ini menunjukkan ketegangan politik yang signifikan di Korea Selatan, dengan berbagai pihak yang menuntut agar keputusan darurat militer segera dicabut demi menjaga stabilitas dan demokrasi di negara tersebut.
