Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan penghormatannya terhadap keputusan Miftah Maulana yang memilih untuk mundur dari posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini diambil Miftah setelah video yang menunjukkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh menjadi viral di media sosial, memicu reaksi keras dari publik.
Dalam pernyataannya pada Jumat (6/12), Hasan menegaskan bahwa keputusan Miftah untuk mundur adalah hal yang harus dihormati.
“Kita hormati keputusan beliau,” ujarnya. Hasan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan pengganti Miftah. “Itu hak prerogatif presiden,” jelasnya.
Miftah Maulana diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/M tahun 2024. Jabatan ini dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh presiden. Namun, beberapa waktu terakhir, Miftah menjadi sorotan publik setelah ucapannya yang dianggap merendahkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang. Kritik keras juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo.
Pada hari ini, Miftah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, DI Yogyakarta, Miftah menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo yang telah memberinya kepercayaan. “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ungkap Miftah.
Keputusan Miftah Maulana untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden merupakan langkah yang dihormati oleh berbagai pihak, termasuk Istana. Pengunduran diri ini menandai pentingnya tanggung jawab dan kesadaran diri dalam menjalankan tugas publik. Dengan adanya hak prerogatif presiden, diharapkan pengganti yang tepat dapat segera ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas penting dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di Indonesia.
