Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang kerap disapa Demul, baru-baru ini menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di Pangandaran. Dalam pertemuan tersebut, Dedi mengutarakan niatnya untuk memperkuat sektor kelautan di Jawa Barat dengan menawarkan posisi Penasihat Khusus Kelautan kepada Susi.
Dedi Mulyadi menegaskan kesungguhannya dalam membangun sektor kelautan di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa ia telah menyiapkan surat keputusan resmi untuk mengangkat Susi sebagai penasihat gubernur. “Ibunya bersedia enggak jadi penasihat gubernur resmi, saya siapkan. Ada surat keputusannya,” ujar Dedi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (2/2).
Namun, Susi Pudjiastuti tampak ragu untuk menerima tawaran tersebut secara resmi. Ia menyatakan keberatannya jika harus ada surat keputusan yang dikeluarkan. “Enggak usah official-official gitu lah, ribet. Nanti ribet. Saya makan gaji negara,” kata Susi.
Dedi pun menanggapi dengan santai, “Enggak. Bila perlu enggak usah dikasih anggaran. Ibu namanya membantu, enggak apa-apa.”
Susi juga mengajukan permintaan agar rapat-rapat yang melibatkan dirinya tidak perlu dilakukan di pusat pemerintahan di Bandung. Ia berharap agar pertemuan bisa diadakan di kediamannya di Pangandaran. “Tapi rapatnya di sini. Ulah (jangan) di Bandung. Sisi lai pokoknya,” ujar Susi.
Dedi menyetujui permintaan tersebut dengan menambahkan, “Sisi laut. Kalau jarak jauh, tinggal zoom. Tapi lautnya jangan Pangandaran aja.”
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan tim patroli laut untuk mengatasi berbagai masalah di perairan Jawa Barat. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah pencurian benur dan penataan kawasan Nusawiru. Dedi berharap Susi dapat berperan aktif sebagai penasihat dalam upaya ini. “Saya serius bangun kelautan di Jawa Barat,” tegasnya.
Dengan tawaran ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor kelautan di Jawa Barat, sementara Susi Pudjiastuti masih mempertimbangkan peran yang ditawarkan kepadanya. Apakah Susi akan menerima tawaran ini dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan kelautan di Jawa Barat, masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk ditunggu jawabannya.
