Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan adanya potensi korupsi yang signifikan di sektor pendidikan. Salah satu praktik yang masih sering terjadi adalah pemberian hadiah dari orang tua siswa kepada guru pada saat kenaikan kelas. Praktik ini, meskipun terlihat sepele, dapat menjadi bentuk gratifikasi yang berpotensi merusak integritas pendidikan.
KPK telah meluncurkan program pencegahan korupsi di sektor pendidikan dengan menggandeng enam kementerian. Tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat anak usia dini hingga perguruan tinggi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini. “Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan,” ujarnya pada Minggu (16/2).
Pada tahun 2022, KPK mencatat tiga kasus besar dugaan korupsi di sektor pendidikan yang berhasil ditindak. Modus korupsi yang sering terjadi meliputi penyelewengan anggaran, suap dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru, korupsi pembangunan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih rentan terhadap praktik korupsi.
Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 mengungkapkan berbagai permasalahan integritas di dunia pendidikan. Di sektor kejujuran akademik, 43 persen siswa dan 58 persen mahasiswa mengaku pernah menyontek, sementara praktik plagiarisme oleh tenaga pendidik masih terjadi. Selain itu, 45 persen siswa dan 84 persen mahasiswa mengaku pernah terlambat ke sekolah atau kampus, dan 43 persen tenaga pendidik mengalami ketidakhadiran tanpa alasan jelas.
KPK juga menyoroti tingginya potensi gratifikasi di dunia pendidikan, di mana 65 persen sekolah masih memiliki kebiasaan menerima hadiah dari orang tua siswa untuk guru saat momen kenaikan kelas. Selain itu, sektor pengadaan barang dan jasa di pendidikan juga rawan korupsi, dengan 26 persen sekolah dan 68 persen universitas melaporkan adanya campur tangan pribadi dalam pemilihan vendor.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengakui bahwa meskipun nilai rata-rata integritas sektor pendidikan di Indonesia cukup tinggi, implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya regulasi payung, belum adanya standar kompetensi pengajar, serta kurangnya monitoring dan evaluasi akibat keterbatasan data, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.
KPK berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi melalui sembilan nilai utama: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Hingga saat ini, 83 persen daerah telah memiliki regulasi terkait pendidikan antikorupsi, menunjukkan kemajuan dalam upaya membangun integritas di sektor pendidikan.
Temuan KPK mengenai potensi korupsi di sektor pendidikan menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Dengan kolaborasi antara KPK dan berbagai kementerian, diharapkan nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam sejak dini dalam sistem pendidikan Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk membangun generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
