Kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina untuk periode 2018-2023 terus menjadi pusat perhatian publik. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan individu sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada hari Jumat (28/2), Kejagung melakukan penggeledahan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Cilegon, Banten, meskipun hasil dari penggeledahan tersebut belum diumumkan secara resmi.
Hingga saat ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari enam orang dari pihak Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta. Dari pihak Pertamina, tersangka meliputi Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Selain itu, Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, juga termasuk dalam daftar tersangka.
Dari pihak swasta, tersangka adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tanggapan terkait kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 193,7 triliun ini. Dalam pernyataannya di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2), Prabowo menegaskan bahwa proses penegakan hukum masih berlangsung. “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” ujarnya. Sebagai Ketua Umum Gerindra, Prabowo menekankan komitmennya untuk berpihak pada rakyat dan berjanji akan melakukan pembersihan serta penegakan hukum yang tegas.
PT Pertamina (Persero) menanggapi isu ini dengan membantah bahwa Pertamax merupakan BBM hasil oplosan. Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan bahwa Pertamax tetap sesuai standar RON 92 dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Fadjar juga menjelaskan bahwa Kementerian ESDM secara rutin mengawasi mutu BBM dengan melakukan uji sampel dari berbagai SPBU.
Fadjar menekankan perbedaan antara oplosan dan blending BBM. Oplosan adalah pencampuran yang tidak sesuai aturan, sedangkan blending adalah praktik umum dalam produksi bahan bakar.
“Blending dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar atau dengan unsur kimia lain untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu dan parameter kualitas lainnya,” jelasnya. Ia juga mencontohkan Pertalite yang merupakan campuran bahan bakar RON 92 dengan bahan bakar RON lebih rendah untuk mencapai RON 90.
Hingga 28 Februari, Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus ini. Di rumah tersangka Dimas Werhaspati, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp971.046.000, yang terdiri dari 20.000 pecahan dolar Singapura, 20.000 dolar AS, dan 4.000 lembar pecahan 100 ribu rupiah. Selain itu, 95 bundel dokumen berupa surat dan kontrak dari depo minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) serta dua ponsel milik Kerry juga disita. CCTV dari dua rumah Riza Chalid turut diamankan sebagai barang bukti.
Kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Dengan sembilan tersangka yang telah ditetapkan, proses hukum diharapkan dapat berjalan dengan adil dan transparan. Tanggapan dari Presiden Prabowo dan PT Pertamina menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga kualitas produk. Kejagung terus mengembangkan kasus ini, dan masyarakat menantikan hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung.
