Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 yang bertema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Selasa (10/12) malam.
Dalam sambutannya, Yusril menekankan bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat terhadap hak asasi manusia dengan membentuk Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point. Indonesia menjadi negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia, yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban negara, terutama pemerintah, di bidang HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945.
Yusril juga menyatakan bahwa pemerintahan sebelumnya telah menunjukkan komitmen besar terhadap HAM, yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini. Komitmen ini mencakup hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan,” ucap Yusril.
Yusril menekankan pentingnya mainstreaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan, dan keamanan. Hal ini dianggap sebagai keharusan dan keutamaan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi bagian integral dari setiap aspek pemerintahan.
Yusril juga menyoroti penurunan indeks demokrasi Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil. Selain itu, angka kemiskinan yang tinggi, mencapai 25,22 juta orang, serta masalah gizi buruk dan ketimpangan, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menurut Yusril, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Krisis lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah. Yusril menyatakan bahwa penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting. Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Yusril menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah sejalan dengan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto, diharapkan Indonesia dapat terus maju dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, menuju Indonesia Emas 2045.
