Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berkaitan dengan larangan kampanye bagi presiden yang sedang berkuasa. Gugatan ini dijadwalkan untuk disidangkan pada Senin, 30 Desember.
Gugatan yang diajukan oleh Lintang Mendung Kembang Jagad ini terdaftar dengan nomor 172/PUU-XXII/2024. Fokus utama dari gugatan ini adalah pasal 281 ayat (1) dan pasal 299 ayat (1) dalam UU Pemilu. Dalam petitumnya, Lintang menyatakan bahwa materi muatan kedua pasal tersebut dianggap inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai wewenang presiden dan wakil presiden untuk berkampanye bagi diri mereka sendiri atau untuk periode kedua.
Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang ketentuan bagi presiden yang ingin ikut serta dalam kampanye pemilu. Pasal ini menyatakan bahwa kampanye yang melibatkan presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya harus memenuhi ketentuan tertentu, seperti tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali untuk pengamanan, serta menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Sementara itu, pasal 299 ayat (1) menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.
Pemohon berargumen bahwa pembolehan bagi presiden dan wakil presiden untuk berkampanye, selain berstatus petahana, dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi netralitas aparat negara dalam pemilu.
Pemohon juga menyoroti risiko yang muncul jika presiden, yang memiliki komando tertinggi atas TNI dan Polri, berkampanye dan mendukung salah satu calon. Hal ini dapat dianggap sebagai perintah dari presiden, yang berpotensi mempengaruhi netralitas TNI dan Polri.
Sebelumnya, gugatan serupa pernah diajukan oleh La Ode Nofal dan rekan-rekannya melalui permohonan nomor 55/PUU-XXII/2024. Gugatan tersebut meminta MK untuk menambahkan syarat “berstatus petahana” bagi presiden atau wakil presiden yang ingin berkampanye. Namun, permohonan ini tidak dikabulkan oleh MK, yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima pada 16 Oktober 2024.
Gugatan uji materi ini menyoroti perdebatan mengenai batasan kampanye bagi presiden yang sedang berkuasa. Dengan adanya sidang di MK, diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan batasan kampanye bagi presiden dan wakil presiden, serta menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia. Keputusan MK nantinya akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.
