Sejumlah pengamat politik menilai bahwa langkah politik Ridwan Kamil (RK) kini sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan jabatan publik setelah kekalahannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Jabatan publik yang mungkin diberikan oleh Prabowo dinilai penting untuk menjaga popularitas RK agar tetap eksis di kancah politik nasional.
RK, yang berpasangan dengan Suswono dalam Pilgub Jakarta, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Namun, pasangan ini kalah dari Pramono Anung dan Rano Karno. Awalnya, RK dan Suswono berencana menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi niat tersebut dibatalkan setelah musyawarah dengan para tokoh, ahli, dan pimpinan partai.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa potensi RK untuk berkiprah di politik nasional tetap terbuka lebar, terutama karena RK memiliki basis dukungan yang kuat di Jawa Barat dan aktif di media sosial. Menurut Agung, RK perlu memiliki jabatan publik untuk menjaga peluangnya dalam kontestasi Pilpres 2029.
“Jabatan publik jangan sampai enggak ada, kalau enggak ada susah mengorkestrasinya,” kata Agung saat dihubungi, Senin (16/12).
Agung juga menyebutkan bahwa jika diberi ruang oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, RK memiliki peluang untuk mendapatkan posisi di Dewan Kawasan Aglomerasi, yang mencakup wilayah Jabodetabek dan Cianjur. Penunjukan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi diatur oleh Presiden.
Selain posisi di Dewan Kawasan Aglomerasi, Agung Baskoro juga menyebutkan bahwa RK bisa saja mendapatkan jabatan sebagai wakil menteri atau menteri sebagai kompensasi atas kekalahannya di Pilkada. Jabatan menteri dianggap sebagai salah satu jalur untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, seperti yang terlihat pada Pilpres 2024 lalu.
“Banyak kandidatnya. Pak Prabowo salah satunya sebagai Menteri Pertahanan kan waktu itu. Tapi ada juga namanya kepala daerah ya. Mas Anies maupun Mas Ganjar kan, Mas Gibran,” ujarnya.
Jika nantinya mendapatkan jabatan, Agung menekankan bahwa RK harus mampu memainkan perannya dengan baik agar popularitasnya tetap terjaga. “Tergantung bagaimana RK mengorkestrasi setiap amanah ataupun jabatan yang dia terima. Apakah menarik, unik, beda, sebagaimana dia sebagai gubernur atau sebagai wali kota,” katanya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, berpendapat bahwa sebagai bagian dari partai koalisi, RK tidak akan memerlukan waktu lama untuk mendapatkan jabatan setelah kekalahannya di Pilkada Jakarta. Menurut Adib, RK awalnya disiapkan di Jakarta agar dapat mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Setelah kalah, Adib yakin Prabowo akan memberikan jabatan lain kepada RK.
“Tipikal Presiden Prabowo ini kan rekonsiliasi, apalagi RK itu kan bagian internal dari koalisi. Saya kira tidak perlu waktu yang panjang ya, untuk RK itu diberikan sebuah porsi jabatan,” katanya.
Meski demikian, Adib berpendapat bahwa RK bukan ancaman bagi Prabowo jika ingin maju di Pilpres 2029. Kekalahan RK di Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa RK belum siap untuk naik ke politik tingkat nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa lingkungan politik RK saat ini tidak cukup potensial untuk menggalang dukungan dalam Pilkada maupun Pilpres 2029. Menurut Dedi, RK berada di poros politik yang dipenuhi tokoh elit seperti Prabowo, Jokowi melalui Gibran, dan para ketua umum partai koalisi KIM.
“Dengan situasi ini membuat ketokohan RK menjadi kecil dan kurang dihitung, terlebih ia kalah di Pilkada Jakarta,” kata Dedi.
Dedi juga menyoroti bahwa peluang terbesar RK ada di Jawa Barat, namun dalam lima tahun ke depan, Dedi Mulyadi sebagai petahana lebih potensial untuk semakin kuat. RK dianggap meninggalkan Jawa Barat demi potensi kekuasaan yang lebih menonjol di Jakarta, yang dapat membuatnya kehilangan simpati di Jawa Barat.
Setelah kekalahan di Pilgub Jakarta, langkah politik Ridwan Kamil bergantung pada dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski memiliki potensi untuk berkiprah di politik nasional, RK harus mampu memainkan perannya dengan baik dalam jabatan publik yang mungkin diberikan kepadanya. Tantangan dan peluang di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana RK mengelola hubungan politik dan menjaga popularitasnya di mata publik.
