Berbagai media internasional menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa yang menggema di seantero Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai kontroversial. Media Malaysia, Bernama, dalam artikelnya berjudul “Indonesia Passes Military Law Revisions Amid Protest” melaporkan bahwa para demonstran berkumpul di sekitar kompleks parlemen di Jakarta menjelang pengesahan revisi UU tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Bernama mencatat bahwa menjelang pemungutan suara, lebih dari 5.000 aparat keamanan dikerahkan di Jakarta untuk mengantisipasi aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok sipil. Meskipun ada penolakan dari masyarakat, DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI yang kontroversial tersebut. “Parlemen Indonesia mengesahkan revisi UU TNI yang kontroversial meskipun diprotes oleh mahasiswa dan kelompok sipil,” tulis Bernama.
Media Australia, ABC Net, juga melaporkan demonstrasi ini dalam artikel berjudul “Legislative amendments spark fears of a return to military supremacy in Indonesia as hundreds of protesters descend on parliament”. ABC Net menggambarkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di luar kompleks parlemen setelah revisi UU TNI disahkan. Protes ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat bahwa revisi UU TNI hanya akan mengembalikan era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Media Arab Saudi, Arab News, menyoroti aksi protes yang dipimpin oleh mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul “Indonesian students lead nationwide protests against controversial military law”, Arab News melaporkan bahwa ratusan mahasiswa berkumpul di sejumlah kantor pemerintah di kota-kota seperti Batam, Kupang, Lampung, Sukabumi, dan Surabaya. Di Jakarta, sekelompok kecil demonstran juga muncul di depan gedung DPR.
BBC, media asal Inggris, turut memberitakan unjuk rasa ini dalam artikel berjudul “Anger as Indonesia law allows military bigger role in government”. BBC menyoroti aksi ratusan aktivis pro-demokrasi yang berkemah di luar kompleks parlemen sejak Rabu untuk memprotes revisi UU yang mengembalikan dwifungsi militer, sebuah kebijakan yang ditentang keras oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1998. “Pada Kamis malam, kerumunan pengunjuk rasa di luar gedung parlemen bertambah hingga hampir seribu orang. ‘Kembalikan militer ke barak!’ ‘Lawan militerisme dan oligarki’, demikian bunyi spanduk yang mereka bawa,” tulis BBC.
Aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia yang menolak revisi UU TNI mendapat perhatian luas dari media internasional. Protes ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan, yang dianggap mengancam demokrasi. Dengan situasi yang semakin memanas, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mencari solusi yang dapat menjaga stabilitas serta kemajuan demokrasi di negara ini.
